Mahulu Apresiasi Peran Kader KB dalam Pencegahan Stunting di Tengah Efisiensi Anggaran

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang ketat, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) tetap menunjukkan komitmen tinggi dalam pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan pencegahan stunting di Kabupaten Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur. 

Hal ini mendapat apresiasi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kalimantan Timur (BKKBN Kaltim).  

Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN Kaltim, Hafzah, mengapresiasi langkah Mahakam Ulu dalam memberdayakan para kader dan tenaga kesehatan di lapangan.  

"Nah, kalau terkait dengan kegiatan ini, memang kami sangat apresiasi ya Kabupaten Mahulu," katanya dalam acara yang melibatkan kader KB dan petugas fasilitas kesehatan (Faskes), Jumat (21/2/2025). 

Baca juga: DPPKB dan TPPS Kutim Jemput Bola Tangani Keluarga Berisiko Stunting

Menurutnya, para kader KB dan tenaga medis merupakan garda terdepan dalam layanan KB serta edukasi kesehatan reproduksi di masyarakat.  

"Di tengah kondisi yang kita tahu semua bahwa ini kan efisiensi anggaran yang sangat tinggi, mereka tetap bisa menghadirkan kader-kader yang menjadi ujung tombak di lapangan," jelasnya. 

Selain itu, Ia menekankan bahwa peran kader KB tidak hanya sebatas pelayanan kontrasepsi, tetapi juga dalam memberikan konseling kepada masyarakat terkait pencegahan stunting.  

"Jadi mereka ini ya, merupakan ujung tombak yang memang bekerja, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat," tambahnya.  

Baca juga: Upayakan Turunkan Angka Stunting, DPPKB Kutim Usulkan Program Rumah Layak Huni hingga Peluang Kerja

Saat ini, BKKBN telah bertransformasi menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang semakin memperkuat program KB dan kesehatan reproduksi di berbagai daerah.  

"Iya, jadi kalau kami kan dari BKKBN ya, nah sekarang sudah, jadi BKKBN itu sekarang sudah jadi kementerian ya, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga," ujarnya.  

BKKBN Dorong Peningkatan Layanan

Ia pun menyebut Mahulu masih menghadapi tantangan besar dalam pelayanan Keluarga Berencana (KB). 

Berdasarkan laporan terbaru, angka unmet need masyarakat yang ingin ber-KB tetapi belum terlayani di Mahulu masih mencapai 21 persen. 

Unmet need KB adalah kondisi di mana pasangan usia subur (PUS) ingin menunda kehamilan atau tidak ingin memiliki anak lagi tetapi tidak menggunakan alat atau metode kontrasepsi.

BKKBN Kalimantan Timur menilai kondisi ini perlu segera diatasi.  

"Saya juga mengapresiasi Kabupaten Mahakam Ulu ini, walaupun memang Mahakam Ulu ini kan termasuk unmet need nya masih tinggi," sebutnya. 

Baca juga: DPPKB dan TPPS Kutim Jemput Bola Tangani Keluarga Berisiko Stunting

Menurutnya, persentase unmet need yang masih tinggi menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang ingin mendapatkan layanan KB tetapi belum terjangkau fasilitas kesehatan.  

Unmet-need itu kalau dia lihat dalam laporan terakhir ini, Mahakam Ulu itu masih di angka 21 persen. 

"Artinya, masyarakat itu mau berKB tapi tidak terlayani. Nah, untuk itu memang ini penting," tegasnya.  

Selain pelayanan kontrasepsi, Ia menyoroti pentingnya konseling sebagai bagian dari edukasi KB yang lebih komprehensif.  

"Kemudian ada yang namanya konseling. Nah, konselingnya itu kita mulai dari ibu hamil, kemudian nanti pada saat dia melahirkan," imbuhnya.  

Ia berharap dengan peningkatan pengetahuan yang diberikan dalam kegiatan ini, baik tenaga kesehatan maupun kader KB dapat lebih efektif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.  

Baca juga: Kepala Dinas Kesehatan Berau Sebut Pencegahan Stunting Dimulai dari Keluarga

"Harapan kami dengan kegiatan ini, dengan peningkatan pengetahuan baik itu teman-teman yang dari Faskes maupun yang kader KB, itu bisa sudah memantapkan ibu-ibu yang sudah hamil maupun yang sudah melahirkan ini untuk sudah memilih kontrasepsi," ungkapnya.  

Dengan dukungan tenaga kesehatan dan kader KB, diharapkan pelayanan KB di Mahulu semakin optimal sehingga dapat menekan angka unmet need dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. (*)