Anggaran PSU Mahulu Kaltim Masih Kurang Rp3,8 Miliar, Ini Langkah Bawaslu

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur yang akan digelar pada 24 Mei 2025 menghadapi tantangan besar dalam hal pendanaan. 

Ketua Bawaslu Mahulu, Saaludin mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran PSU belum sepenuhnya terpenuhi,  dengan kekurangan mencapai Rp3,8 miliar.  

"Kebutuhan kami, kami tetap coba patuhi instruksi efisiensi itu," katanya, Rabu (12/3/2025). 

Meskipun ada instruksi efisiensi, Bawaslu Mahulu menekankan bahwa ada beberapa kebutuhan yang tidak bisa dihilangkan, seperti honorarium, pengawasan, dan bimbingan teknis (bimtek) bagi badan adhoc yang akan bertugas di PSU.  

Baca juga: Bawaslu Mahulu Kaltim Harap PSU Berjalan Jujur, Saaludin: Belajar dari Kesalahan Kemarin

"Ya, tetapi kan dalam penyelenggaraan PSU ini ada hal-hal pokok yang memang harus kita penuhi. Misalnya honorarium, kemudian pengawasan, kami itu kan pengawasan, terus membimtek kembali badan adhoc," ucapnya.  

Menurutnya, kebijakan penghematan yang diterapkan tetap memperhatikan arahan dari pemerintah pusat.  

"Ya, kita instruksi presiden itu tentu kita perhatikan, kita patuhi," tuturnya.  

Untuk menekan pengeluaran, Bawaslu Mahulu mengurangi kegiatan seremoni yang tidak terlalu mendesak.  

"Makanya kita akan kurangi kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremoni gitu kan," ujarnya.  

Salah satu bentuk efisiensi yang dilakukan adalah memindahkan kegiatan yang biasanya dilakukan di hotel ke kantor Bawaslu Mahulu.  

"Makanya kegiatan kita lebih banyak di kantor, tidak harus di hotel, di sini tidak ada ya, di cave atau gitu," tambahnya.  

Sebelumnya, Bawaslu Mahulu mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp 6 miliar. 

Namun, kemampuan keuangan pemerintah daerah hanya mampu menutupi sebagian.  

"Nah, usulan kemarin kami kebutuhannya itu sekitar 6 M kan, nah kemudian di kemampuan pemerintah daerah itu menambahkan dari sisa kami kan masih ada sebagian kemarin," jelasnya.  

Sayangnya, pemerintah daerah tidak bisa menanggung seluruh anggaran yang dibutuhkan, hanya mampu mengalokasikan Rp1,5 miliar.