Anggaran PSU Mahulu Kaltim Masih Kurang Rp3,8 Miliar, Ini Langkah Bawaslu

"Masih ada, pemerintah daerah itu tidak bisa semuanya kalau untuk kami kemarin, mereka hanya satu setengah mengalokasikan," lanjutnya.  

Untuk menutupi kekurangan, Bawaslu Mahulu mengajukan laporan kepada Bawaslu Provinsi Kaltim, yang akhirnya setuju untuk membantu.  

"Nah, sisanya akhirnya kami ditutupi oleh APBD Provinsi melalui Bawaslu Provinsi, karena kami laporkan ke sana dan Bawaslu Provinsi siap membackup kekurangan kami," imbuhnya.  

Proses pengusulan anggaran PSU ini juga mendapat asistensi dari Bawaslu Provinsi, yang memahami besarnya kebutuhan untuk memastikan PSU berjalan dengan lancar dan sesuai aturan.  

Baca juga: Tahapan dan Jadwal Lengkap Pelaksanaan PSU Pilkada Mahulu 2024

"Ya karena kami dalam proses pengusulan anggaran untuk PSU ini kan melalui asistensi juga oleh Bawaslu Provinsi, jadi mereka juga tahu kebutuhan sebenarnya berapa," terangnya.  

Namun, dengan masih adanya kekurangan Rp3,8 miliar, pemerintah daerah berencana bersurat ke Gubernur Kalimantan Timur untuk meminta tambahan dana.  

"Nah karena pemerintah daerah tidak siap menambahkan kekurangan kami kemarin, nah makanya nanti pemerintah daerah juga akan bersurat juga ke Gubernur Kaltim untuk kekurangan kami itu," pungkasnya.  

Ia menegaskan bahwa informasi ini diperoleh dalam koordinasi terakhir yang dilakukan hari ini.  "Itu informasi yang hari ini tadi," tegasnya.  

Dengan tantangan anggaran yang masih harus diselesaikan, Bawaslu Mahulu tetap berkomitmen untuk menjalankan PSU dengan transparansi dan efisiensi, memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan baik tanpa kendala finansial. (*)