Dua Paslon PSU Pilkada Mahulu Debatkan Efisiensi Anggaran dan Pemerintahan Bebas KKN

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Debat terbuka Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Kalimantan Timur menghadirkan sesi tanya jawab yang mempertemukan dua pasangan calon (paslon), yakni nomor urut 2 Novita Bulan–Artya Fathra dan nomor urut 3 Angela Idang Belawan–Suhuk.

Dalam sesi ini, tata kelola pemerintahan menjadi salah satu fokus utama pembahasan.

Topik pengelolaan keuangan daerah, khususnya efisiensi belanja publik, menjadi sorotan saat paslon nomor urut 2, Novita–Fathra, mengajukan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3.

Mereka menyoroti pentingnya belanja langsung yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat Mahulu.

Baca juga: Debat PSU Mahulu, Angela–Suhuk dan Novita–Artya Adu Gagasan Soal Infrastruktur Jalan dan Jembatan

“Tata kelola keuangan ini mesti tepat sasaran dan mengurangi belanja yang tidak berdampak pada kehidupan ke masyarakat Mahulu, bagaimana cara paslon nomor urut 3 menyusun ini,” tanya Novita Bulan, Rabu (7/5/2025).

Menanggapi hal tersebut, Angela Idang Belawan menegaskan, pihaknya akan membangun sistem pemerintahan berbasis merit dan zona integritas untuk mendorong efisiensi dan profesionalisme di lingkup OPD.

“Terima kasih pertanyaannya. Tentu kami akan menerapkan zona bebas KKN, reformasi birokrasi dengan sistem merit, remunisasi yang layak dan profesional. Percepatan berbasis elektronik bisa menjadi langkah tepat, bantuan teknologi bisa membuat pelayanan yang cepat akses, terlebih efisiensi saat ini, juga bisa memilah, mana yang betul–betul dibutuhkan masyarakat Mahulu,” jelas Angela.

Suhuk turut menambahkan, sistem merit akan disesuaikan dengan kompetensi SDM yang ada, dan untuk menjamin transparansi, pihaknya akan mengembangkan aplikasi pelayanan publik.

Baca juga: Tonton Live Streaming Debat PSU Mahulu 2024 Hari Ini 7 Mei 2025, Siaran Langsung dari Samarinda

“Penempatan merit sistem juga menyesuaikan kompetensi yang ada. Transparansi data juga akan kami buatkan suatu aplikasi, misalnya pembuatan KTP. Pelatihan ASN untuk menunjang kegiatan catatan sipil, bisa lebih diefektifkan kepada digitalisasi pelayanan, agar masyarakat di kampung terbantu dengan adanya layanan ini, tentunya ini membuat dana yang dialokasikan tepat sasaran dalam mengelolanya dan selaras dengan program kami,” imbuh Suhuk.

Selain itu, Angela–Suhuk menargetkan pembangunan infrastruktur dasar, termasuk akses internet di kampung-kampung, sebagai fondasi untuk mempercepat digitalisasi layanan publik.

Mereka optimistis dapat mengatasi kendala jaringan internet yang selama ini menjadi masalah menahun di Mahulu.

Langkah tersebut, menurut Angela, akan memperluas cakupan pelayanan, tak hanya untuk pencatatan sipil, tetapi juga menyasar layanan pendidikan dan kesehatan.

Tanggapan atas jawaban tersebut disampaikan oleh Novita–Fathra.

Baca juga: Paslon Avun-Juan Tolak Debat Kandidat PSU Mahulu Digelar di Samarinda, Berikut Penjelasan KPU Mahulu

Mereka menilai, perbaikan tata kelola pemerintahan tak bisa dilepaskan dari peningkatan kualitas SDM dan disiplin penganggaran.

“Kita penting mempersiapkan dan mengidentifikasi SDM, sehingga saat pelaksanaan bisa sesuai kebutuhan serta menyesuaikan aturan baku agar perencanaan tata kelola keuangan terencana baik,” ujar Fathra.