AJI, PWI dan IJTI Kaltim Desak Polisi Usut Doxing terhadap Jurnalis

“Ini bukan cuma urusan PWI. Ini bentuk pembungkaman. Buzzer-buzzer ini bukan produk pers, mereka beroperasi di media sosial dan sering kali bertindak intimidatif,” kata Abdurrahman saat diwawancara Kompas.com, Minggu (11/5/2025). 

Rahman menambahkan bahwa kritik dalam kerja jurnalistik memiliki landasan metodologis dan kode etik yang jelas. 

Jika terdapat kekeliruan, seharusnya diselesaikan melalui Dewan Pers, bukan dengan serangan personal, apalagi melalui akun-akun anonim. 

Ia juga menegaskan bahwa tindakan doxing terhadap pemimpin redaksi sebuah media lokal seperti Selasar.co tidak bisa dianggap sepele. 

Baca juga: Peringati Hari Buruh 2025, AJI Samarinda Minta Perlindungan hingga Terpenuhinya Hak Jurnalis

Menjaga ruang kebebasan berekspresi di daerah, khususnya terhadap media yang kerap menyuarakan kepentingan publik, sangatlah penting. 

“Kalau seperti ini dibiarkan, ini bukan cuma merusak demokrasi, tapi juga membuat jurnalis enggan bersuara. 

Padahal kerja mereka jelas, dilindungi undang-undang, dan penting bagi masyarakat,” tegasnya.

(*)