Partisipasi Pendidikan Tinggi di Kaltim Masih Rendah, DPR RI Dorong Penguatan Program Gratispol

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengungkapkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi di Kalimantan Timur masih sangat rendah, hanya sekitar 20 persen, jauh di bawah rata-rata nasional yang mencapai sekitar 32 persen.

Hal ini disampaikan Hetifah saat Talkshow & Apresiasi 22 Tahun Tribun Kaltim di Novotel Hotel Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada Rabu (28/5/2025). 

“Kalau kita bandingkan dengan negara tetangga, Malaysia punya APK kuliah 43 persen, bahkan Singapura mencapai 91 persen,” kata Hetifah.

Angka ini menunjukkan masih sangat kecilnya proporsi anak usia sekolah 19-23 tahun yang melanjutkan kuliah di Kalimantan Timur.

Baca juga: Ribuan Siswa di Kutim Kaltim Terima Beasiswa PIP Aspirasi Hetifah Sjaifudian

Data yang dipaparkan Hetifah menunjukkan penurunan drastis jumlah siswa dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi.

Dari 419 ribu siswa SD, hanya 161.874 yang melanjutkan ke SMP, kemudian berkurang menjadi 82.000 di SMA, dan selanjutnya hanya sekitar 20 persen dari usia sekolah yang kuliah.

Hetifah menegaskan bahwa angka partisipasi pendidikan tinggi ini harus ditingkatkan secara signifikan jika Kalimantan Timur ingin keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap pada tahun 2036.

“Target nasional menuntut angka kuliah mencapai 60 persen,” ujarnya.

Baca juga: Puncak Acara HUT ke 22 Tribun Kaltim Dibuka Daring oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud

Upaya peningkatan tersebut, lanjut Hetifah, sudah mulai tampak dari langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 

Menurutnya, Gubernur dan Wakil Gubernur, Rudy dan Seno, responsif terhadap visi nasional pendidikan yang digaungkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 

Menurut Hetifah, program ini bukan hanya soal beasiswa, tetapi juga bagaimana membangun sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, terutama di wilayah-wilayah terpencil seperti Mahakam Ulu (Mahulu), di mana sekolah-sekolah masih kekurangan fasilitas dasar.

Ia menambahkan bahwa bencana banjir yang melanda Mahulu baru-baru ini merusak fasilitas sekolah, seperti komputer dan ruang kelas, yang semakin menyulitkan akses pendidikan.

Lebih lanjut, Hetifah juga menyinggung masalah kesenjangan sosial yang sangat nyata antara kota seperti Balikpapan dan daerah-daerah terpencil. 

“Kita jangan membandingkan Balikpapan dengan Mahulu, karena kondisinya sangat berbeda,” kata dia.

Ia menyoroti perlunya pembangunan sekolah baru dan penambahan ruang kelas, terutama di Balikpapan Timur yang masih kekurangan fasilitas SMA.

Baca juga: Rudy Masud Buka Acara Apresiasi 22 Tahun Tribun Kaltim, Seno Aji Keynote Speaker Talkshow Gratispol

Ia meyakini program ini akan berjalan bertahap dan tidak mungkin langsung memenuhi semua keinginan dalam satu hari.

“Saya yakin program ini akan menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi kami di pusat. Saya berjanji akan memastikan segala hal baik dari Kalimantan Timur untuk Indonesia,” tegas Hetifah dengan semangat.

Lebih jauh, Hetifah menyebutkan alokasi anggaran pendidikan di Kalimantan Timur tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp 17 triliun, dan diperkirakan akan bertambah di tahun-tahun berikutnya.

“Ini adalah bentuk komitmen serius pemerintah daerah dan pusat untuk memastikan pendidikan tinggi bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Meski begitu, Hetifah mengakui masih ada keraguan dari beberapa pihak di pusat terkait kemampuan Kalimantan Timur mewujudkan program pendidikan tinggi gratis secara penuh.

Termasuk dari Menteri Bappenas dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Namun, ia optimis dengan dukungan penuh semua pihak, tantangan ini bisa diatasi.

“Orang memang sering bertanya, ‘Segede apa sih APBD Kalimantan Timur?’ Tapi saya ingin katakan, meskipun anggarannya tidak sebesar provinsi lain, Kalimantan Timur mampu berbuat banyak,” pungkas Hetifah.

(*)