Pemkab Paser dan BPJS Kesehatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Program JKN

TRIBUNKALTIM.CO, TANA PASER - Pemerintah Kabupaten Paser terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas kepada seluruh masyarakat. 

Hal ini terlihat dalam pertemuan evaluasi kerja sama dengan BPJS Kesehatan yang dilaksanakan hari ini.

Fokus pertemuan tersebut adalah mengevaluasi kinerja penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah berjalan selama ini.

Baca juga: Perkuat SDM Kesehatan, Pemkab Paser Lanjutkan Program Sekolahkan Putra Daerah

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Paser, Amri Yulihardi, menyampaikan bahwa sinergi antara Pemerintah Kabupaten Paser dan BPJS Kesehatan telah berjalan dengan baik dan menghasilkan capaian yang membanggakan.

"Posisi tingkat kepesertaan kita, cakupan kepesertaannya sebesar 102 persen. Dengan keaktifan itu di posisi 89 persen," ungkap Amri Kamis (12/6/2025)

Angka tersebut menunjukkan bahwa cakupan kepesertaan telah melampaui jumlah penduduk karena ada penduduk yang memiliki lebih dari satu jenis jaminan kesehatan, sementara tingkat keaktifan peserta yang mengukur peserta yang rutin membayar iuran atau masih dalam tanggungan aktif juga jauh melampaui target nasional.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah pusat menetapkan target keaktifan kepesertaan JKN sebesar 80 persen. 

Dengan posisi 89 persen, Kabupaten Paser sudah dinyatakan memenuhi kriteria Universal Health Coverage (UHC), yaitu sistem jaminan kesehatan di mana semua penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan tanpa mengalami kesulitan finansial.

Melalui status UHC ini, masyarakat Paser yang kesulitan membayar biaya pengobatan saat dirawat, tetap dapat mengakses layanan kesehatan tanpa harus khawatir dengan pembiayaan.

"cukup melaporkan ke kita, fotokopi KTP, domisili Paser, dan juga KK, dan keterangan dirawat," jelas Amri.

Berdasarkan dokumen tersebut, Pemerintah Kabupaten Paser melalui Dinas Kesehatan akan segera mengaktifkan jaminan biaya pengobatan hanya dalam waktu 1x24 jam. Sistem ini ditopang oleh dukungan anggaran yang kuat dari pemerintah daerah.

Adapun anggaran yang disediakan untuk Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) tahun ini mencapai Rp55.555.000.000 (lima puluh lima miliar lima ratus lima puluh lima juta rupiah). 

Dana tersebut dialokasikan untuk menanggung Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai oleh Pemda, serta mendukung pembiayaan program UHC BPJS Kesehatan hingga akhir tahun.

Tak hanya evaluasi BPJS Kesehatan, dalam rapat tersebut juga dibahas pengembangan fasilitas dan sumber daya manusia di Rumah Sakit Kerang yang terletak di Desa Kerang Dayo, Kecamatan Batu Engau. Amri menyoroti pentingnya peningkatan pelayanan di wilayah tersebut.

"kita berupaya untuk meningkatkan sarana-sarana yang ada dan SDM yang ada yang memang masih terdapat keseluruhan," ujarnya.

Saat ini, RS Kerang masih menghadapi tantangan dalam hal ketersediaan dokter spesialis. Layanan dokter spesialis masih bersifat kunjungan dan belum menetap, yang berdampak pada kontinuitas pelayanan kesehatan.

Meski demikian, Dinas Kesehatan terus melakukan upaya perbaikan. Regulasi terkait perekrutan dokter spesialis sedang disusun agar ke depan bisa menghadirkan tenaga medis spesialis yang bertugas penuh di RS Kerang.

"Jadi ya mohon bersabar kepada masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan untuk wilayah sana. Insya Allah semuanya berproses dan kami berusaha maksimal untuk meningkatkan layanan kesehatan spesialistik," tutup Amri. (*)