Ukuran Rumah Subsidi yang Diperkecil dan Utang Luar Negeri Bikin Ara dan Fahri Hamzah Beda Pendapat

TRIBUNKALTIM.CO – Ukuran rumah subsidi yang diperkecil dan utang luar negeri bikin Menteri Ara dan Fahri Hamzah beda pendapat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) dan Wakil Menteri Fahri Hamzah beda pendapat soal kebijakan-kebijakan terkait perumahan subsidi.

Seperti diketahui wacana Kementerian PKP untuk mengurangi ukuran minimal rumah subsidi menjadi 18 meter persegi telah memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, terutama Gen Z, yang menyebutnya sebagai "Subsi-DIE". 

Hal ini ternyata juga ditentang oleh sang Wakil Menteri, Fahri Hamzah.

Baca juga: Rencana Rumah Subsidi Diperkecil, Kata Menteri PKP Maurarar Sirait, Ramai Sindiran Gen-Z: Subsi-Die

Kabar mengenai kebijakan perumahan rakyat kembali menghangatkan diskusi publik.

Dua tokoh penting di Kementerian PKP, Menteri Maruarar Sirait (Ara) dan Wakil Menteri Fahri Hamzah, menunjukkan perbedaan pandangan yang mencolok terkait strategi pembiayaan dan desain rumah subsidi. 

Polemik ini tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga mengundang pertanyaan tentang arah pembangunan perumahan di era Presiden Prabowo Subianto. 

Sebagaimana diketahui, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa kementeriannya tidak akan menerima pinjaman luar negeri untuk pembiayaan sektor perumahan pada tahun ini.

"Saya sudah bicara dengan Bapak Presiden bahwa untuk kementerian kami tidak memerlukan pinjaman luar negeri," ujarnya di Jakarta, Selasa (24/06/2025).

Ia menjelaskan, dukungan pembiayaan dalam negeri yang tersedia sudah mencukupi, salah satunya berasal dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. 

"Dari Danantara sudah diumumkan minggu lalu, hari Senin kan, Rp 130 triliun. Pak Rosan Roeslani (CEO Danantara) sudah sampaikan, kita bertemu dengan Bapak Presiden dan kami di Singapura. Kemudian dari kebijakan BI juga, itu buktinya kan," kata Ara.

Keberhasilan menghindari utang luar negeri ini disebutnya sejalan dengan peningkatan signifikan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit rumah subsidi tahun ini, yang diperkirakan menciptakan 1,65 juta lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi. 

Namun, sebagai Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah mengaku terkejut dan belum memahami alasan di balik penundaan pinjaman luar negeri untuk sektor perumahan. 

Baca juga: Kebutuhan Rumah Subsidi di Balikpapan Capai 25 Ribu Unit per Tahun

Ia mengungkapkan bahwa pembahasan teknis dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bappenas sudah berjalan sangat detail dan intensif selama enam bulan terakhir.

Bahkan, Fahri menyebut Presiden Prabowo Subianto sendiri telah mengajaknya bertemu lembaga pinjaman internasional seperti Asian Development Bank (ADB) di Beijing, China, yang menawarkan pinjaman tanpa batas dengan suku bunga rendah untuk program 3 Juta Rumah.