Breaking News

Berita Kaltim Terkini

Konflik Muara Kate Picu Jatam dan LBH Samarinda Desak Transparansi Jalan Hauling ke Pemprov Kaltim

Jaringan Advokasi Tambang Kaltim dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda mendesak Pemerintah Provinsi membuka informasi hauling jalan umum

TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY
DESAK TRANSPARANSI - Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur (Kaltim) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda meminta Pemerintah Provinsi membuka informasi terkait hauling jalan umum dengan mengajukan permohonan resmi pada Rabu (2/7/2025). (TRIBUNKALTIM.CO/MOHAMMAD FAIROUSSANIY) 

Bukan saja perusahaan yang menggunakan jalan sepihak tersebut, namun juga pihak-pihak yang masuk dalam tim terpadu, termasuk Gubernur.

"Tapi bukan semata Muara Kate tetapi juga di daerah lain seperti Kutai Barat, Kutai Timur, Kukar, Berau, dan bahkan Samarinda. Jalan umum tak semestinya digunakan untuk hauling batubara," tegas Eta. (*)

Ikuti berita populer lainnya di Google NewsChannel WA, dan Telegram.

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved