Nasib ASN Honorer Kaltim Masih Gantung, Kepastian Status PPPK Belum Terjawab Usai Audiensi

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Ketidakpastian status tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) yang belum terdata dalam sistem masih menjadi persoalan serius. 

Hingga kini, kepastian status mereka untuk masuk dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) belum juga terjawab, meski proses pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 telah resmi selesai.

Meski telah menghadap langsung ke kantor menpan RB pada Senin (17/11/2025), mereka masih harus menarik nafas panjang sebab pemerintah pusat belum juga bisa memberikan kepastian status.

Dari Kalimantan Timur, terdapat 2 perwakilan yang datang menghadap di kantor Menpan RB di Jakarta, Bayu Guritno AN dan Rizki Pratama, Perwakilan forum honorer nondatabase.

Dengan didampimpingi oleh penelaah kebijakan BKD Kaltim, Albert Tarigan mereka bertiga bertemu langsung dengan perwakilan kemanpan RB.

Baca juga: Kasus Dugaan Penipuan PPPK di Balikpapan, Terdakwa Vicky Akui tak Bisa Bayar Kerugian

"Kami datang menghadap untuk meminta adanya regulasi baru untuk mengakomodir teman-teman masuk kedalam PPPK" ujar Rizki Pratama kepada Tribunkaktim.co, Rabu (19/11/2025)

Selain meminta regulasi baru, delegasi dari Kaltim ini juga mendesak agar dibuatkan surat edaran yang memberikan kepastian status bagi rekan-rekan mereka yang masih menggantung nasibnya.

Namun, hasil pertemuan dengan KemenPAN-RB belum memberikan angin segar. Pihak kementerian menyampaikan bahwa secara regulasi, belum ada celah hukum untuk mengakomodasi Non ASN yang tidak tercover dalam proses pengadaan PPPK tahun ini.

"Dari menpan RB memang belum bisa, karena untuk mengeluarkan surat edaran (SE) ataupun regulasi harus melalui lembaga legislator terkait DPR dan kementrian," ungkapnya.

Tidak patah semangat, selepas dari KemenPAN-RB, perwakilan forum honorer non database Kaltim bergabung dengan rekan-rekan dari seluruh Indonesia untuk melakukan aksi unjuk rasa di Istana Presiden.

Baca juga: Dua Dekade Mengabdi, Muhammad Akhirnya Diangkat Jadi PPPK Kukar

Aksi tersebut membuahkan hasil berupa kesempatan melakukan zoom meeting dengan Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indra.

Dalam pertemuan virtual tersebut, mereka kembali diarahkan untuk berkoordinasi dengan KemenPAN-RB. Negosiasi dengan Deputi SDM Kemenpan RB akhirnya menghasilkan secercah harapan.

"Akan di buatkan SE tapi sebelum SE itu keluar akan dilakukan zoom bersama kepala daerah, BKD dan korlapda setempat"

Pelaksanaan zoom meeting tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada minggu akhir bulan ini.

Untuk diketahui, perjalanan tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) yang belum terdata dalam sistem untuk meminta dimasukkan ke dalam PPPK cukup panjang.

Baca juga: Nasib Tenaga Honorer Balikpapan Belum Jelas, Pemkot Tunggu Kebijakan Pusat