Mediasi Tapal Batas Buntu, Sidrap Masih Jadi Rebutan Bontang dan Kutim

“Yang dijelaskan hanya program umum Desa Martadinata. Padahal yang dipersoalkan tujuh RT di Kampung Sidrap. Seharusnya bicara fakta lapangan, bukan manipulasi data,” ucapnya.

Baca juga: Ketua DPRD Bontang Peringatkan Bahaya Narasi Provokatif soal Tapal Batas Kampung Sidrap

Pemkot Bontang sendiri, kata dia, menyampaikan video testimoni warga dan menyerahkan data pendukung ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau dari dulu Kutai Timur serius seperti ini, mungkin persoalan ini tidak berlarut sampai puluhan tahun,” tandasnya.

Disisi lain Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, membenarkan bahwa mediasi berujung buntu.

“Bisa dibilang gagal. Kutai Timur tetap menolak melepas Kampung Sidrap ke Bontang,” katanya.

Baca juga: Kampung Sidrap Masuk Wilayah Kutim atau Bontang Belum Jelas, Mahyunadi: Harus Diselesaikan Baik-baik

Ia mengatakan, karena tak ada titik temu, Gubernur Kaltim Rudy Masud akan turun langsung ke Kampung Sidrap bersama dua kepala daerah.

“Mediasi ini akan dilaporkan ke MK sebagai bahan pertimbangan sebelum putusan,” jelas Andi Faiz.

Andi juga berharap MK bisa mempertimbangkan standar pelayanan masyarakat dalam putusannya.

“Akses ke pendidikan, lapangan kerja, dan kesehatan lebih dekat ke Bontang. Kalau tetap di Kutai Timur, jaraknya terlalu jauh,” tuturnya.

Baca juga: MK Keluarkan Putusan Sela, Kutim Tetap Gas Usul Kampung Sidrap Jadi Desa Definitif

Gubernur Kaltim Rudy Masud, dalam mediasi tersebut, meminta kedua pihak mengesampingkan ego dan mengutamakan pelayanan publik.

“Apapun hasilnya nanti, semua pihak harus legowo,” pesan Gubernur, sebagaimana disampaikan Andi Faiz. (*)