Harga Eceran Tinggi jadi Kendala Distribusi Beras Premium di Balikpapan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Kelangkaan beras premium di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur menjadi keluhan masyarakat. 

Direktur Utama Perumda Manuntung Sukses, Andi Sangkuru, menjelaskan ketersediaan beras premium terhambat karena harga dari pabrik sudah lebih tinggi dibandingkan HET yang dipatok Badan Pangan Nasional. 

Kondisi ini membuat distributor dan pedagang kesulitan menetapkan harga jual yang sesuai di pasaran.

Ada kendala di mana HET itu sudah dipatok oleh pemerintah melalui Badan Pangan Nasional. 

Baca juga: Polresta Balikpapan Kawal Gerakan Pangan Murah, Beras SPHP Dijual Sesuai HET

"Nah, itu yang menjadi kendala sekarang," beber Andi Sangkuru, Selasa (12/8/2025) di Balikpapan.  

Menurut Andi, masalah tersebut tidak hanya menghambat distribusi, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas pasokan. 

Ia menilai, diperlukan langkah cepat agar dampaknya tidak semakin luas bagi masyarakat.

"Yang jelas, pemerintah harus ikut ambil bagian, harus turun tangan, karena ini sudah di level kebijakan, sudah di level aturan," tegasnya.

Kesalahan Pelabelan Kualitas

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Budiono, mengungkapkan, penyebab kelangkaan beras adalah kesalahan pelabelan kualitas oleh distributor.
 
Pasalnya, berdasarkan temuan di lapangan, ada beras kualitas medium yang justru diberi label premium dan dijual dengan harga lebih tinggi.

Akibatnya, distributor menahan pasokan karena tidak sesuai standar.

"Sebaiknya saya sarankan distributor untuk mengembalikan yang medium tetap dijual medium," ujarnya, Senin (11/8/2025). 

Baca juga: Stok Beras Premium di Balikpapan Hanya Cukup Seminggu, Walikota Rahmad Masud Sidak Sejumlah Tempat

Menurut Budiono, langkah ini penting agar pasokan kembali beredar dan kelangkaan dapat diatasi.

Ia menambahkan, pedagang enggan menjual beras yang salah label karena takut merugi, mengingat harga medium yang dipatok setara premium membuat penjualan sulit dilakukan.

Budiono juga menilai masyarakat lebih memilih beras berkualitas baik dengan harga terjangkau.

Untuk itu, ia mendorong agar pemerintah hanya menetapkan dua kategori beras di pasaran, yakni beras Bulog dan beras biasa, tanpa membedakan medium atau premium. 

"Ayo tolong dikembalikan itu, agar kelangkaan itu tidak ada," pungkasnya. (*)