Berita Nasional Terkini
Dapat Hadiah ke Korea Selatan dari Kemendagri, Dedi Mulyadi Pilih Utus Anak Buah
Dapat hadiah ke Korea Selatan dari Kementerian Dalam Negeri, Dedi Mulyadi pilih utus anak buah.
TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat didaulat menjadi salah satu provinsi terbaik dalam pengelolaan keuangan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Atas prestasi ini Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendapatkan hadiah dari Kemendagri.
Hadiahnya berupa kursus pengelolaan keuangan ke Korea Selatan.
Dedi Mulyadi memilih untuk menugaskan anak buahnya di Pemprov Jabar untuk mengikuti kursus pengelolaan keuangan di Korsel.
"Saya di sini saja, ngurusi daerah," kata Dedi Mulyadi yang juga mantan Bupati Purwarkarta periode 2008-2013 dan 2013-2018.
Baca juga: Mantan Bupati Pangandaran Tantang Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Cabut Izin Keramba Jaring Apung
Pemprov Jabar mencatatkan kinerja tertinggi dalam realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Realisasi belanja adalah pelaksanaan anggaran belanja yang sesungguhnya terjadi, yang menunjukkan jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh suatu entitas (pemerintah atau organisasi) untuk berbagai keperluan sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan.
Berdasarkan data dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri per 10 Agustus 2025, realisasi Belanja APBD Provinsi Jawa Barat tertinggi secara nasional sebesar 52,08 persen disusul DI Yogyakarta 51,39 persen.
Pada urutan ketiga ada Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 51,30 persen, kemudian disusul Provinsi Gorontalo sebesar 50,36 persen.
Setelah itu, provinsi lainnya Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Tumur, Banten, Papua, Maluku Utara, Sulawesi Utara dna Aceh dengan rata-rata realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar 40 persen dan masuk kategori biru atau positif.
Sedangkan Presentasi Realisasi Pendapatan APBD TA 2025 data per 10 Agustus 2025, Jawa Barat masuk dalam kategori hijau atau positif sebesar 54,67 persen sedikit di bawah DKI Jakarta sebesar 55,38 persen.
Realisasi pendapatan adalah jumlah pendapatan yang benar-benar telah diterima oleh pemerintah daerah selama periode anggaran tertentu, dibandingkan dengan jumlah yang ditargetkan dalam dokumen APBD.
Adapun provinsi yang tertinggi realsisasi pendapatan adalah Maluku Utara sebesar 72,41 persen disusul DI Yogyakarta 65,41 persen dan Kalimantan Barat 62,82 persen.
Baca juga: Alasan Dedi Mulyadi Tidak Melarang Masyarakat Kibarkan Bendera One Piece di Jawa Barat
Karena itu, Jawa Barat pun didaulat menjadi salah satu provinsi terbaik dalam pengelolaan keuangan.
Atas pencapaian tersebut, Dedi Mulyadi mendapat 'hadiah' kursus pengelolaan keuangan ke Korea Selatan.
Kabar 'hadiah' dari Kemendagri tersebut dibenarkan oleh Dedi Mulyadi.
"Ya, saya mendapat hadiah atas pengelolaan keuangan dari Kemendagri. Hadiahnya kursus pengelolaan keuangan ke Korea Selatan," kata Dedi, dikutip dari Kompas.com.
Akan tetapi, Dedi menyebut, dirinya tidak akan pergi ke Korea Selatan.
Pihaknya akan menugasi anak buahnya di Pemprov Jabar untuk mengikuti kursus pengelolaan keuangan tersebut.
"Saya akan menugasi yang dari Pemprov Jabar ke Korea Selatan. Saya di sini saja mengurus daerah," ucap Dedi.
Target Baru Pemprov Jabar
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, mengungkapkan, lonjakan realisasi itu adalah hasil percepatan belanja yang dilakukan sejak akhir Juli.
Saat itu, serapan anggaran masih berada di angka 45,65 persen.
Herman menyebut hasil tersebut adalah berkat kerja sama seluruh perangkat daerah di bawah arahan Dedi Mulyadi.
"Alhamdulillah, ini berkat kerja sama seluruh perangkat daerah di bawah arahan Pak Gubernur. Kami terus berupaya agar belanja daerah tidak hanya tepat waktu, tetapi juga berdampak langsung ke masyarakat," kata Herman dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/8/2025).
Baca juga: Dedi Mulyadi Minta Islamic Center Indramayu Diaudit, Telan Dana Rp 122 M Tapi Retakan di Mana-Mana
Kendati sudah melampaui separuh anggaran, ia menegaskan Pemprov Jabar menargetkan dalam realisasi belanja bisa menembus angka 60 persen.
"Kami sedang pacu agar secepatnya bisa menembus 60 persen," katanya.
Adapun untuk mendorong percepatan itu, pihaknya telah mengintruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat proses lelang, termasuk beradaptasi dengan perubahan sistem dari e-Katalog versi 5 ke versi 6.
"Kami gelar rapat koordinasi bersama seluruh sekretaris OPD dan tim pengadaan barang dan jasa. Kami dorong percepatan lelang agar penyerapan anggaran terus bergerak. Ini bagian dari ikhtiar mewujudkan Jawa Barat yang istimewa," tutur Herman.
Baca juga: Info KDM Terbaru, Terjawab Sudah Siapa Penggugat Kebijakan Dedi Mulyadi Soal 50 Siswa per Kelas
Profil Singkat Dedi Mulyadi
Dedi Mulyadi lahir di Subang pada 11 April 1971.
Dedi Mulyadi terpilih sebagai Gubernur Jawa Barat usai memenangkan kontestasi Pilgub Jabar dengan raihan suara 62,22 persen atau 14.130.192 suara.
Pria yang akan dilantik sebagai Gubernur Jabar 2025-2030 pada 20 Februari 2025 ini memiliki perjalanan panjang di dunia politik.
Kekritisisan Dedi mengantarkannya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta periode 1999-2004 melalui Partai Golkar.
Masa kerja itu tak selesai, karena Dedi dipinang mendampingi Lily Hambali pada Pilkada 2003 sebagai Wakil Bupati Purwakarta 2003-2008.
Pada Pilbup 2008, Dedi mencalonkan diri menjadi Bupati Purwakarta dan menang, berpasangan dengan Dudung B Supardi.
Dedi kemudian kembali menjadi Bupati Purwakarta periode 2013-2018.
Di Golkar, Dedi Mulyadi terpilih aklamasi menjadi Ketua DPD Golkar Jawa Barat.
Setelah itu ia mencalonkan diri sebagai Wagub Jabar mendampingi Deddy Mizwar di Pilgub Jabar 2018, namun gagal.
Ayah dari tiga anak ini kemudian menjadi anggota DPR RI sebelum akhirnya kembali maju di Pilgub Jabar 2024 dari Partai Gerindra dan menang. (*)
Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Respons Dedi Mulyadi Dapat 'Hadiah' ke Korea Selatan usai Realisasi Belanja Jabar Tertinggi Nasional dan Kompas.com
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.