Komisi II DPRD Balikpapan Minta Data Akurat untuk Awasi Distribusi LPG

Ringkasan Berita:

• Komisi II DPRD Balikpapan minta data pangkalan LPG akurat untuk awasi distribusi dan cegah kelangkaan.
• Pemkot diminta serahkan daftar lengkap pangkalan dalam 24 jam sebagai dasar pengawasan.
• DPRD juga ingatkan agar penambahan agen LPG tidak dilakukan tanpa kajian kuota nasional.

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Balikpapan menegaskan pentingnya data pangkalan LPG yang valid untuk memastikan distribusi berjalan tepat sasaran.

Langkah ini dinilai krusial guna mencegah potensi ketidakseimbangan pasokan, terutama menjelang periode meningkatnya konsumsi masyarakat di akhir tahun.

Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat gabungan DPRD Balikpapan, Rabu (5/11/2025), yang melibatkan unsur Pemerintah Kota Balikpapan, PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, dan agen-agen LPG di Kota Minyak.

Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, mengatakan pengalaman kelangkaan LPG pada momentum-momentum tertentu di tahun sebelumnya menjadi dasar perlunya penataan distribusi berbasis data akurat.

Baca juga: Serap Aspirasi, Ketua Komisi II DPRD Balikpapan Siap Atasi Masalah LPG 3 Kg di Graha Indah

“Kami ingin memastikan distribusi berjalan sesuai kebutuhan warga. Untuk itu, data pangkalan harus jelas dulu. Tanpa itu, kita tidak bisa melakukan evaluasi secara objektif,” ujar Taufik.

Komisi II meminta Pemerintah Kota melalui Bagian Perekonomian menyerahkan daftar lengkap pangkalan LPG dalam waktu 24 jam sebagai dasar pengawasan lapangan.

Taufik menilai, kejelasan data bukan sekadar catatan administratif, tetapi pondasi kontrol distribusi agar LPG tepat sasaran.

Selain data pangkalan, Komisi II juga menyoroti wacana penambahan agen baru di Balikpapan.

Baca juga: Pertamina Patra Niaga Sesuaikan Pasokan LPG 3 Kg ke KMP Berdasarkan Kebutuhan Lokal

Menurut Taufik, kebijakan tersebut tidak bisa diambil sembarangan karena harus menyesuaikan kuota nasional yang sudah ditetapkan.

“Sejak Februari 2025 kami sudah mengonfirmasi bahwa kuota LPG di Balikpapan tidak bertambah. Kalau ada agen baru, konsekuensinya adalah pengurangan kuota bagi agen lama. Ini tentu tidak bisa diputuskan sembarangan,” jelasnya.

Ia pun meminta Dinas Perdagangan agar tidak mengeluarkan rekomendasi pendirian agen baru tanpa kajian mendalam, sebab keputusan yang tidak mempertimbangkan kuota bisa menimbulkan masalah distribusi di kemudian hari.

Sementara itu, Sales Branch Manager Gas VI Kaltimut PT Pertamina Patra Niaga, Ahad Jabbar Syaifullah, memastikan koordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah terus diperkuat untuk menjaga kelancaran distribusi LPG.

Baca juga: Top 5 Daerah dengan Pengguna Gas LPG 3 Kg Terbanyak di Kalimantan Timur

“Kami pastikan distribusi tetap berjalan aman. Jika ada kebutuhan tambahan kuota, akan kami upayakan penyesuaiannya agar stok di masyarakat tetap stabil,” kata Ahad.

Ia menegaskan, hingga akhir tahun, belum ditemukan indikasi gangguan yang dapat menghambat penyaluran LPG di wilayah Balikpapan.

Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi II DPRD Balikpapan akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) dalam waktu dekat untuk memantau langsung kondisi distribusi dan kepatuhan pangkalan terhadap harga eceran yang berlaku.

“Tujuan utama kami sederhana, menjaga agar warga tidak kembali resah karena kelangkaan,” tutup Taufik. (*)