DPRD Desak Pengembang Minta Maaf atas Tragedi 6 Anak Tewas Tenggelam di Kubangan KM 8

Ringkasan Berita:

• Komisi III DPRD Balikpapan menggelar RDP mengenai tragedi kubangan maut 6 korban tewas.
• Anggota Komisi III, Wahyullah Bandung, menuntut pengembang segera meminta maaf kepada keluarga korban.
• DPRD menyoroti dugaan kelalaian pengembang karena tidak mematuhi asas keamanan dan keselamatan proyek.

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Komisi III DPRD Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Selasa (18/11/2025) untuk menelusuri fakta seputar tragedi yang menewaskan enam anak di sebuah kubangan di Kilometer 8 Jalan PDAM, Kelurahan Graha Indah, Balikpapan Utara.

RDP tersebut menghadirkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) seperti DLH, Disperkim, DPU, jajaran RT setempat, serta manajemen Sinarmas Land selaku pengembang kawasan Grand City Balikpapan.

Kehadiran pengembang diperlukan karena lokasi kejadian sempat ramai disebut sebagai bagian dari kawasan pengembangan Grand City.

Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Wahyullah Bandung, menegaskan bahwa kewajiban anggota DPRD adalah menyikapi persoalan hukum maupun sosial yang berdampak pada masyarakat.

Dalam RDP tersebut, Komisi III menyoroti tidak adanya pernyataan maaf dari pihak pengembang kepada keluarga korban.

Baca juga: Usai Insiden 6 Anak Tenggelam, Sinarmas Land Diminta Lakukan Pemagaran Lokasi Kubangan dalam 2 Hari

"Hari ini tidak ada pernyataan minta maaf. Yang ada adalah pernyataan bahwa itu bukan lahan mereka. Saya menuntut mereka untuk meminta maaf dulu. Ini adalah duka," kata Wahyullah.

Menurutnya, tragedi yang merenggut enam nyawa anak ini merupakan duka mendalam yang harus dihormati dengan sikap terbuka dan bertanggung jawab.

Wahyullah menjelaskan bahwa urusan teknis penyelidikan merupakan ranah aparat kepolisian dan dinas terkait.

Namun ia menegaskan bahwa DPRD sebagai lembaga legislatif tetap berkewajiban menyampaikan apa yang menjadi hak masyarakat.

Dalam rapat itu, Komisi III DPRD Balikpapan juga menyinggung adanya indikasi ketidaksesuaian pengembang terhadap ketentuan undang-undang terkait proses pra-konstruksi, konstruksi, dan pasca-konstruksi.

Baca juga: 6 Anak Tewas Tenggelam di Kubangan KM 8, Camat Balikpapan Utara: Status Lahan Masih Diselidiki

"Semua tiga bagian itu harus mematuhi asas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Itu bukan asumsi, tapi undang-undang yang mengatakan itu," tegas Wahyullah.

Ia menilai seluruh tahapan pembangunan seharusnya mematuhi asas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan.

"Unsur kelalaian tidak dapat diabaikan mengingat jumlah korban jiwa yang cukup besar," kata dia.

Ia menegaskan bahwa kehilangan satu jiwa saja adalah masalah besar, apalagi enam jiwa sekaligus, sehingga aspek keselamatan mestinya menjadi prioritas utama.

Ketika ditanya mengenai pandangannya terhadap kelalaian pengembang, Wahyullah Bandung menjawab bahwa pihak developer tidak mungkin secara terbuka mengakui kelalaian tersebut. 

Baca juga: 5 Jenazah Korban Tenggelam di Kubangan Km 8 Dimakamkan Satu Liang Lahat

Ia menilai kewajiban utama pengembang adalah memastikan keamanan lokasi sehingga insiden serupa tidak terjadi.

"Karena kalau ada korban jiwa seperti itu kan mestinya aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan itu harus menjadi aspek yang utama sebelum itu terjadi," imbuh Wahyullah.

Menurutnya, kondisi yang mengakibatkan adanya korban jiwa menandakan adanya aspek keselamatan yang tidak terpenuhi.

Terkait langkah selanjutnya, Wahyullah menjelaskan bahwa pihaknya menunggu sikap terbuka Sinarmas Land kepada keluarga korban.

Ia menekankan pentingnya pemberian dukungan jangka pendek seperti santunan yang dinilai menjadi tanggung jawab moral pengembang.

Baca juga: Ketua DPRD Balikpapan akan Panggil Manajemen Grand City Terkait Tewasnya 6 Anak di Kubangan

Selain itu, ia memastikan akan mengawal proses pemenuhan hak-hak keluarga korban meskipun tidak dapat mengembalikan nyawa anak-anak mereka.

Wahyullah juga menyampaikan bahwa orang tua yang kehilangan anak membutuhkan pendampingan lanjutan.

"Itu butuh pendampingan masyarakat lewat DP3AKB misalnya, atau lewat psikolog dan sebagainya," tandas Wahyullah. (*)