KPK Usut Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Buka Peluang Panggil Ketua Umum PBNU

Kasus ini bermula dari dugaan korupsi dalam pengelolaan tambahan kuota haji tahun 2023–2024.

Indonesia mendapatkan tambahan kuota sebanyak 20.000 jemaah dari Arab Saudi.

Seharusnya, kuota ini diprioritaskan untuk mengurangi antrean haji reguler yang bisa mencapai puluhan tahun.

Namun, Kemenag di era Yaqut justru membagi rata kuota tersebut: 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Kebijakan ini melanggar Undang-Undang Haji yang menetapkan kuota haji khusus hanya 8 persen dari total kuota nasional.

Akibatnya, sekitar 8.400 jemaah haji reguler yang telah mengantre lama gagal berangkat.

KPK menduga ada "niat jahat" di balik pembagian tidak proporsional ini.

Praktik jual beli kuota diduga terjadi, di mana agen travel harus menyetor antara 2.600 hingga 7.000 dolar AS per kuota untuk mendapatkan jatah.

Dugaan kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai lebih dari Rp 1 triliun.

Hingga saat ini, KPK belum menetapkan tersangka.

Baca juga: KPK Periksa Pejabat Teknologi Informasi Haji, Bongkar Skema Dugaan Korupsi Rp1 Triliun

Namun, lembaga antirasuah telah meningkatkan status kasus ini ke tahap penyidikan dan mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri untuk kepentingan penyelidikan. Mereka adalah:

• Yaqut Cholil Qoumas (mantan Menteri Agama)
• Ishfah Abidal Aziz (mantan Staf Khusus Menag)
• Fuad Hasan Masyhur (pemilik travel Maktour)

Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut merupakan pria kelahiran Rembang, Jawa Tengah, 4 Januari 1975.

Ia mulai menjabat sebagai Menteri Agama di era pemerintahan Jokowi pada 23 Desember 2020 dan selesai 21 Oktober 2024.

Yaqut juga merupakan adik kandung dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf. 

Yaqut mengawali karier politiknya bergabung dengan PKB hingga terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Rembang periode 2004–2005. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KPK Buka Kemungkinan Panggil Ketua Umum PBNU Terkait Dugaan Aliran Dana Korupsi Kuota Haji dan Kasus Dugaan Aliran Dana Korupsi Haji, KPK Buka Kemungkinan Panggil Ketum PBNU