Prabowo Ungkap Kejanggalan Data Ekspor di Rapat Tertutup, Mahfud: Presiden Sudah Tahu Pelakunya

“Tugas kami mengabstraksikan masalah untuk mencari akar persoalan, bukan menyelesaikan kasus,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan insiden ketidaksepahaman saat audiensi kelompok pendukung Roy Suryo.

Mahfud menyebut persoalan muncul karena miskomunikasi. 

Pihak berstatus tersangka sebelumnya telah diberi tahu untuk tidak hadir karena komisi tidak menangani kasus.

Namun sebagian tetap datang sehingga diminta duduk di belakang, sebelum akhirnya memilih keluar.

Mahfud juga menanggapi pernyataan Menkumham terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai jabatan perwira Polri dan TNI di instansi sipil. Menurutnya, putusan MK bersifat final dan berlaku langsung.

“Putusan MK itu mengikat seketika. Yang sudah berjalan sah secara administratif, tetapi tidak boleh diteruskan setelah putusan diketok,” jelasnya. Ia menilai pemerintah perlu memberikan klarifikasi agar tidak muncul tafsir pembangkangan konstitusi.

Mahfud juga menyinggung adanya “penyelundupan norma” dalam penjelasan undang-undang yang sebelumnya memungkinkan perwira Polri ditempatkan di jabatan sipil tanpa harus mengundurkan diri.

Terkait komposisi Komisi Reformasi Polri yang memuat lima jenderal aktif dan purnawirawan, Mahfud memahami kebimbangan publik.

Namun ia menegaskan bahwa pembentukan komisi merupakan kewenangan Presiden Prabowo.

“Saya tidak memilih anggota. Presiden yang membentuk. Saya yakin tim ini tetap akan menghasilkan rekomendasi yang berarti,” ujarnya.

Mahfud menambahkan, selama dua minggu bekerja, komunikasi antaranggotanya berjalan baik.

Baca juga: Mahfud MD Beber Kejanggalan Penetapan Tersangka dan Prediksi Nasib Roy Suryo di Kasus Ijazah Jokowi

Seluruh anggota sependapat mengenai masalah utama di tubuh Polri. 

Perbedaan pandangan mungkin muncul saat membahas solusi, namun menurutnya itu bagian dari proses.

Komisi Percepatan Reformasi Polri direncanakan bekerja hingga 7 Desember dengan fokus merumuskan rekomendasi struktural, prosedural, dan etis untuk memperbaiki kinerja serta akuntabilitas institusi kepolisian.

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram