Wacana Pilkada Lewat DPRD Semakin Menguat, Gerindra dan Golkar Kaltim Satu Komando

Ringkasan Berita:

• Wacana pengembalian Pilkada melalui DPRD memicu dinamika politik di Kaltim. 
• Gerindra dan Golkar menyatakan dukungan penuh mengikuti arahan DPP dan Presiden Prabowo, dengan alasan efisiensi anggaran dan stabilitas politik. 
• PDIP memilih fokus konsolidasi internal sambil mengkaji wacana tersebut. 
• Sementara analis menilai sistem ini berpotensi menutup lahirnya figur populer seperti Jokowi dan Anies dari jalur politik daerah.

TRIBUNKALTIM.CO - Peta politik lokal Kalimantan Timur (Kaltim) kembali bergejolak seiring menguatnya wacana pengembalian mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menanggapi isu tersebut, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Kaltim menegaskan sikap tegak lurus terhadap instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Dukungan ini sejalan dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang turut menyatakan persetujuan terhadap wacana Pilkada melalui DPRD.

Ketua DPD Gerindra Kaltim, Seno Aji, menyatakan pihaknya mendukung penuh setiap arahan DPP terkait perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah.

Baca juga: Daftar Bek Target AC Milan di Januari 2026, dari Pemain Medioker Hingga Kelas Dunia

Ia menegaskan, seluruh struktur partai di daerah berada dalam satu komando dan tidak akan mengambil langkah di luar garis kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan pusat.

“Kita ikut pemerintah pusat. Kalau keputusan pemerintah pusat seperti apa, semua daerah akan mengikuti. Untuk DPD Gerindra sendiri, tentu kami mengikuti DPP,” tegas Seno Aji, Kamis (8/1/2026).

Seno mengungkapkan, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, telah menyampaikan sikap resmi partai yang memandang mekanisme Pilkada melalui DPRD sebagai langkah yang relevan dengan kondisi saat ini.

Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan adalah persoalan efisiensi anggaran.

Menurutnya, sistem pemilihan langsung selama ini memakan biaya politik yang sangat besar, baik dari sisi negara maupun para calon kepala daerah.

Dengan mekanisme pemilihan melalui DPRD, beban fiskal dinilai dapat ditekan dan dialihkan untuk kebutuhan lain, seperti pembangunan, sejalan dengan prioritas penghematan anggaran negara.

Selain itu, mekanisme tersebut juga dinilai mampu menjaga stabilitas politik serta menekan potensi gesekan sosial di tingkat akar rumput.

“Kalau dilihat dari sisi keuangan, untuk menekan anggaran, saya pikir itu sangat relevan. Biaya politiknya bisa ditekan dan dialihkan melalui mekanisme di DPRD,” imbuhnya.

Baca juga: 4 Bocoran Jersey Liga Italia Musim 2026/2027: AC Milan, AS Roma, Inter Milan

Meski demikian, Seno menegaskan keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat sebagai kebijakan nasional.

Wacana ini kini menjadi diskursus hangat di tingkat nasional sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap sistem demokrasi dan efektivitas pembiayaan politik di Indonesia.

Jika kebijakan tersebut ditetapkan di tingkat pusat, Kaltim dipastikan menjadi salah satu daerah yang siap mengimplementasikan transisi demokrasi tersebut di bawah komando Partai Gerindra.