Wacana Pilkada Lewat DPRD Semakin Menguat, Gerindra dan Golkar Kaltim Satu Komando

Karier Jokowi berawal dari Wali Kota Solo, kemudian Gubernur DKI Jakarta, hingga menjadi Presiden RI.

Kemudian, Anies berkontestasi pada Pilpres 2024, meskipun kalah, setelah sebelumnya menjabatsebagai Gubernur DKI Jakarta.

Jokowi dan Anies bisa berada di titik tersebut karena adanya pemilihan langsung dan sosoknya dikenal dekat oleh masyarakat.

Sementara itu, pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan terikat melalui partai politik (parpol) maupun para elite.

Baca juga: Transfer AC Milan: Federico Chiesa Kembali Masuk Radar, Mike Maignan Beri Lampu Hijau Bertahan

"Ketika misalnya ada kepala daerah yang sukses di level bupati atau kepala daerah dua periode, yaitu wali kota untuk meloncat ke gubernur atau jadi calon presiden ini mungkin sulit nantinya."

"Tidak ada orang yang kayak Jokowi, kayak Anies (Baswedan) yang tiba-tiba bisa meloncat karena memang dia harus diikat oleh kekuatan yang ada di parpol maupun di elite."

"Ini yang juga menyulitkan bagi orang-orang yang potensial yang dekat dengan masyarakat bisa meloncat atau mungkin mendapatkan pengaruh yang luar biasa dari audiens-audiens yang didukung oleh lewat media sosial maupun masyarakat gitu," terang Arifki.

Sebagai informasi, pada 2014 parlemen sempat hendak mengubah sistem pilkada menjadi tak langsung.

Akan tetapi, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menerbitkan dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang membatalkan pilkada melalui DPRD.

Namun, wacana ini kembali mencuat setelah Partai Golkar mengusulkannya lalu disambut baik oleh beberapa partai lain seperti PKB.

Golkar mengusulkan pilkada melalui Dewan DPRD sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya.

“Kami yakin pilkada lewat DPRD lebih tepat. Tapi ini perlu kajian mendalam,” kata Bahlil dalam sambutannya di puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

Baca juga: Demi Gelar Juara Liga Italia 2025/26, AC Milan Wajib Datangkan Satu Bek Kelas Dunia

Sementara itu, PKB menilai pilkada melalui DPRD bisa menekan kasus-kasus korupsi di tingkat daerah.

"Perubahan sistem ini akan menekan kasus-kasus korupsi kepala daerah," kata Daniel kepada wartawan, Senin (22/12/205).

Meskipun demikian ada juga partai yang meminta usulan tersebut dikaji lebih mendalam, seperti PDIP.

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengatakan mahalnya ongkos pilkada langsung tak akan bisa ditekan hanya dengan mengubah mekanisme pemilihan.

"Untuk mengurai masalah ongkos biaya tinggi pilkada tidak serta merta bisa diselesaikan dengan pilkada lewat DPRD, itu jumping conclusion," ujarnya Senin (22/12/2025).

Wacana pilkada melalui DPRD muncul kembali awal 2026, dipicu alasan efisiensi biaya dan efektivitas pemerintahan.

Namun, wacana ini menuai pro-kontra: sebagian pihak menilai bisa mengurangi biaya dan polarisasi, sementara yang lain menganggapnya mengancam kualitas demokrasi lokal. (*)