Wacana Pilkada Lewat DPRD Semakin Menguat, Gerindra dan Golkar Kaltim Satu Komando

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah pemungutan suara secara terbuka di DPRD agar dapat disaksikan langsung oleh publik.

“Misalnya, pemilihan oleh DPRD dilakukan secara terbuka di hadapan rakyat. Jadi rakyat bisa melihat langsung siapa memilih siapa. Itu sama saja demokratisnya,” tandas Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim itu.

PDIP Pilih Konsolidasi

Berbeda dengan Gerindra dan Golkar, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Kalimantan Timur memilih bersikap lebih dingin di tengah menguatnya diskursus nasional mengenai wacana Pilkada melalui DPRD.

Partai berlambang banteng moncong putih itu memilih langkah taktis dengan memperkuat konsolidasi internal.

Baca juga: Persaingan Inter dan AC Milan di Klasemen Liga Italia Juga Terjadi di Daftar Top Skor dan Assist

Fokus utama diarahkan pada penguatan struktur organisasi dari tingkat atas hingga akar rumput.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim, Ananda Emira Moeis, mengatakan pihaknya saat ini memprioritaskan agenda internal pasca-Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab).

"Kami diminta untuk fokus konsolidasi struktural partai. Baru saja selesai Konferda dan Konfercab, termasuk pemilihan Ketua DPRD serta DPC. Setelah ini kami fokus pembentukan struktur di tingkat kecamatan, kelurahan, hingga RT dan RW," tegas Nanda Moeis, Kamis (8/1/2026).

Menurutnya, penguatan struktur hingga tingkat akar rumput dinilai lebih penting dalam menghadapi dinamika politik ke depan dibandingkan merespons wacana perubahan sistem pemilihan yang masih bergulir di tingkat nasional.

Sejalan dengan pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, saat menghadiri Konferda dan Konfercab PDIP Kaltim di Balikpapan pada 8 Desember 2025 lalu, partai masih terus melakukan kajian mendalam.

Ia menegaskan setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga perlu dipilih mana yang paling membawa manfaat bagi rakyat.

Untuk diketahui, isu pemilihan kepala daerah melalui DPRD akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan yang dijadwalkan berlangsung di Beach City International Ancol, Jakarta, pada 10–12 Januari 2026, dalam agenda reformasi hukum nasional.

"Kami fokus pemetaan akar rumput, sekaligus menyiapkan pemenangan 2029. PDIP tentu akan membahas isu ini di Rakernas," pungkas Nanda Moeis.

Baca juga: Melalui Igli Tare AC Milan Pede Bisa Dapatkan Mario Gila dari Lazio

Tutup Jalan Jokowi dan Anies Baru

Jika wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD terwujud, hal itu dinilai akan menutup peluang tokoh potensial meniti karier di pemerintahan sebagai kepala daerah.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago dalam acara On Focus yang tayang di YouTube Tribunnews, Rabu (7/1/2026).

Menurutnya, ke depan bakal sulit muncul orang-orang seperti Joko Widodo (Jokowi) dan Anies Baswedan.