Wacana Pilkada Lewat DPRD Semakin Menguat, Gerindra dan Golkar Kaltim Satu Komando

“Tentu kita siapkan transisi demokrasi ini,” ujarnya. 

Tekan Biaya Politik

Sikap serupa juga disampaikan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kalimantan Timur.

Partai berlambang beringin itu menyatakan setuju terhadap wacana pengembalian mekanisme Pilkada melalui DPRD.

Sekretaris DPD Golkar Kaltim, M. Husni Fachruddin, menegaskan pihaknya siap mengikuti instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terkait wacana tersebut.

Baca juga: 4 Bocoran Jersey Liga Italia Musim 2026/2027: AC Milan, AS Roma, Inter Milan

Secara terbuka, Golkar kembali mengusulkan agar kepala daerah dipilih melalui DPRD.

Usulan ini pun sejalan dengan dukungan Presiden Prabowo Subianto dan Partai Gerindra.

Alasan yang dikemukakan relatif serupa, yakni tingginya biaya Pilkada langsung yang berpotensi menjadi celah praktik korupsi bagi kepala daerah terpilih.

“Kita ikut keputusan DPP. Kalau arahnya ke sana, kita dukung sepenuhnya. Kita siap dengan pilihan apa pun,” ujar politikus yang akrab disapa Ayub itu, Kamis (8/1/2026).

Menurut Ayub, mekanisme pemilihan langsung mengandung banyak ketidaksempurnaan dalam praktiknya di lapangan.

Dengan menyerahkan mandat kepada wakil rakyat di parlemen, ia menilai potensi konflik horizontal di masyarakat dapat diminimalisir.

Menanggapi kritik terkait potensi hilangnya hak pilih rakyat, Ayub menegaskan bahwa mekanisme tersebut tetap demokratis karena bersifat berjenjang.

Menurutnya, anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilu legislatif.

Baca juga: Transfer AC Milan: Federico Chiesa Kembali Masuk Radar, Mike Maignan Beri Lampu Hijau Bertahan

“Pola yang langsung dipilih rakyat mungkin ada hal-hal yang kurang sempurna. Wakil rakyat kan dipilih oleh rakyat juga. DPP Golkar mengisyaratkan itu untuk menghindari konflik horizontal, biaya politik yang tidak jelas, serta memastikan kepala daerah yang terpilih memiliki kapasitas dan integritas,” jelasnya.

Terkait kekhawatiran publik mengenai pergeseran praktik politik uang dari masyarakat ke parlemen, Ayub menilai hal tersebut masih bersifat asumsi.

Ia menekankan pentingnya penguatan sistem hukum dan transparansi untuk menutup celah manipulasi.