Pertambangan di Kalimantan Timur: Motor Ekonomi atau Ancaman Lingkungan?

Oleh : Sri Sartika
Mahasiswa Universitas Mulawarman, Program Studi Magister Administrasi Publik

“Hutan kami hilang, sungai tercemar, tapi tambang tetap jalan…”

Itu pengakuan salah satu warga adat di Kalimantan Timur.

Di balik kilau batubara, emas, dan nikel yang menyumbang PAD dan devisa nasional, banyak masyarakat lokal merasakan dampak langsung: lahan pertanian rusak, sungai kotor, dan mata pencaharian terganggu.

Baca juga: Pemprov Kaltim Minta CSR Batubara Jadi Rp10 Ribu Per Ton, Syafruddin: Tunggu Perubahan Regulasi

Peluang Ekonomi yang Menggiurkan.

Tak bisa dipungkiri, pertambangan menjadi motor ekonomi Kalimantan Timur.

Ribuan warga mendapat pekerjaan, pembangunan infrastruktur meningkat, dan PAD terus bertambah.

Bagi pemerintah provinsi, investasi tambang adalah pintu masuk pertumbuhan ekonomi yang cepat.

Baca juga: Ekspor Lesu, Pemprov Kaltim Dorong Hilirisasi Batubara dan Buka Pasar ke Timur Tengah

Tapi, Harga yang Harus Dibayar.

Fokus pada keuntungan sering mengabaikan dampak jangka panjang:

Erosi tanah yang merusak lahan produktif.

Polusi air yang mengganggu kesehatan dan ketahanan pangan.

Konflik sosial dengan masyarakat adat yang kehilangan hak atas tanah.

Beberapa studi menunjukkan, kerusakan lingkungan akibat tambang tidak hanya mengancam mata

pencaharian masyarakat, tapi juga keanekaragaman hayati dan kualitas hidup generasi mendatang.

Baca juga: Permintaan Global Batubara Diprediksi Turun Tajam, Transisi Energi Jadi Solusi

Solusi? Pertambangan Bisa Berkelanjutan.

Kuncinya adalah keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Pemerintah dan perusahaan bisa:

Menegakkan regulasi lingkungan yang ketat.

Rehabilitasi lahan pasca-tambang.

Menjalankan program CSR nyata yang melibatkan masyarakat lokal.

Baca juga: Pengamat Sebut Kaltim Harus Nikmati Hasil DBH Sawit dan Sharing Profit Batubara

Kesimpulan: Pilih Jalan yang Benar.

Membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan proyek.

Pertambangan tidak harus jadi bencana bagi warga lokal.

Dengan kebijakan bijak dan pengawasan transparan, Kalimantan Timur dapat tetap kaya sumber daya, tanpa mengorbankan lingkungan dan masyarakat adat.

Pembangunan berkelanjutan bukan sekadar jargon—ini tentang memastikan rezeki hari ini tidak mengorbankan masa depan anak cucu.

Baca juga: IMA Sarankan Revisi Harga Batubara untuk Kebijakan DMO Segera Dilakukan

Pertanyaan untuk Pembaca:

Apakah pembangunan ekonomi harus selalu mengorbankan lingkungan dan masyarakat lokal?

Atau sudah saatnya Kaltim mencontohkan cara menyeimbangkan keduanya?

(*)