Program Gratispol yang Tidak Pol

Kecuali, jika dari awal ada proses seleksi bagi mahasiswa yang akan menerima beasiswa Gratispol ini.

Konsistensi pernyataan "pol" atau gratis sepenuhnya belum terbukti secara utuh.

Persoalan data juga harus dibenahi.

Perlu ada sinkronisasi antara universitas atau perguruan tinggi yang selama ini berkoordinasi dengan pihak penyelenggara.

Sehingga, nantinya tidak ada lagi saling menyalahkan ketika terjadi misinformasi dalam proses pemberian beasiswa.

Kesiapan penyelanggara program Gratispol perlu mendapatkan pemahaman secara detail, sehingga mampu menerjemahkan program pemerintah dengan baik.

Baca juga: Gratispol Tuai Banyak Keluhan, DPRD Kaltim, Pengamat, dan LBH Samarinda Desak Pemprov Evaluasi

Kita seperti sedang menari di atas panggung tanpa latihan yang cukup. 

Program Gratispol terdengar manis di telinga masyarakat, tapi dalam pelaksanaannya, masih banyak kendala teknis yang belum terpecahkan.

Para pengambil kebijakan teknis sepertinya gagap, tidak siap menjalankan program-program yang mereka buat sendiri.

Ini bukan hanya soal anggaran atau sumber daya, tapi juga soal perencanaan dan kesiapan.

Ketika kebijakan dibuat tanpa mempertimbangkan kapasitas pelaksanaan, maka kita hanya akan mendapatkan hasil yang mengecewakan. 

Masyarakat akan kehilangan kepercayaan, dan pemerintah akan kehilangan kredibilitas.

Kita perlu lebih bijak dalam membuat kebijakan.

Jangan hanya karena ingin populer, kita melupakan esensi dari pemerintahan yang baik.

Kita perlu memikirkan dampak jangka panjang, bukan hanya suara pemilu.

Saatnya kita berhenti gagap dan mulai bertindak lebih cerdas. (*)