Usulan Raperda 'Batang Sawit' yang Kebablasan

Jenis pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak bahan bakar, pajak hotel, pajak restoran dan lain sebagainya. Hasil pungutan pajak daerah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Pajak daerah digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Daerah, seperti pembangunan infrastruktur daerah, pendidikan, dan kesehatan.

Merespon usulan pengenaan pajak pohon sawit untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Forum Masyarakat Sawit Indonesia (FORMASI) menyatakan menolak atas usulan tersebut. 

FORMASI meminta DPRD dan Pemerintah Provinsi Riau melakukan kajian komprehensif sebelum menetapkan kebijakan, termasuk simulasi dampak terhadap harga TBS.

Ketua Umum Perkumpulan Petani Sawit Indonesia (POPSI), Mansuetus Darto (diakses dari ikpi.or.id tanggal 17 Maret 17.02 Wita) menilai kebijakan tersebut berpotensi menekan petani kecil, karena langsung memangkas  pendapatan TBS, sekaligus mengancam keberlanjutan sawit rakyat di daerah sentra produksi.

Lebih lanjut Darto menegaskan, kebijakan fiskal yang menyasar sektor hulu seharusnya dibahas bersama petani sebagai pihak yang terdampak langsung. 

”Pemerintah Daerah perlu membuka ruang dialog sebelum menetapkan skema pajak per batang, agar kebijakan yang tidambil tidak justru memperberat beban petani kecil”, pungkas Darto. 

Penulis berharap, Pemerintah Daerah peka dan peduli terhadap masukan warga yang akan terdampak kebijakan, sehingga tidak meneruskan usulan tersebut. 

Begitu juga diharapkan sikap bijak dari Pemerintah Pusat untuk tidak meloloskan usulan tersebut, jika wacana untuk menyampaikan usulan Raperda tersebut benar-benar diwujudkan. (*)