Fiskal Kaltim Dikebiri Pusat, Dana Bagi Hasil Terpangkas, Daerah Dipaksa Bertahan

Tetapi, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengeluarkan PMK 56/2025 yang mengatur tata cara pelaksanaan efisiensi belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

Dalam beleid jelas menekankan, dana transfer ke daerah (TKD) menjadi salah satu yang dipangkas termasuk DBH.

"Dari Rp2,1 triliun mau diambil, hanya disalurkan Rp906 miliar. Sisanya akan diinformasikan lebih lanjut," sebut Ismiati.

Pemangkasan dana transfer ke daerah untuk Provinsi Kaltim ini berdampak kepa a bantuan Keuangan untuk daerah-daerah tingkat II, sejumlah kepala daerah melakukan sejunlah rasionalisasi terkait dengan kondisi ini. 

Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri mengatakan, dari Rp3 triliun yang seharusnya diterima, daerah hanya mendapatkan Rp1,5 triliun. Kondisi ini mendorong pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi. 

“Dana kita berkurang 50 persen. Karena itu, kita berusaha merasionalkan belanja dengan menunda sebagian kegiatan dan memprioritaskan sektor yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” ucapnya. 

Aulia memastikan, anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial tidak akan tersentuh efisiensi. Menurutnya, tiga sektor tersebut wajib dijaga agar masyarakat tidak terdampak.

Baca juga: Nasdem Desak Pemkot Balikpapan Maksimalkan Retribusi Daerah untuk Perkuat Fiskal

“Pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial tidak akan kita ganggu. Kita ingin masyarakat Kukar tetap tenang meski ada efisiensi,” tegasnya. 

Lebih lanjut Aulia, menjelas efisiensi dilakukan pada hal teknis seperti perjalanan dinas, konsumsi rapat, hingga pertemuan yang bisa dialihkan ke daring. 

“Langkah-langkah ini kita ambil agar pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa mengurangi hak masyarakat,” jelasnya. 

Lebih jauh, Aulia menekankan pentingnya strategi pengelolaan anggaran secara hati-hati di tengah  keterbatasan fiskal. 

“Ibarat gas terlalu kencang di awal, sekarang kita sesuaikan lagi,” pungkasnya. 

Sudah Antisipasi

Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, tidak menampik kekhawatiran terkait pemangkasan Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota. 

Ia menyebut efisiensi anggaran yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka akan berpengaruh langsung pada porsi belanja daerah.