Aspirasi Menggema di Balikpapan, Legislator Pantau Aksi dari Balik Pagar Kantor DPRD yang Tertutup

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Massa aksi Aliansi Balikpapan Bergerak menduduki Jalan Jenderal Sudirman, tepat di depan Kantor DPRD Balikpapan, Senin (1/9/2025). 

Terlihat massa turun langsung menyampaikan tuntutan mereka di pusat kota.

Pantauan di lapangan, massa tampak duduk memenuhi badan jalan. Dengan menggunakan mobil pickup dan pengeras suara, perwakilan demonstran bergantian menyampaikan orasi.

Suasana penuh semangat, namun tetap berlangsung tertib di bawah pengawasan aparat gabungan TNI-Polri yang berjaga di sekitar lokasi.

Dari balik pagar Kantor DPRD Balikpapan yang tertutup rapat, jajaran pimpinan serta anggota komisi DPRD terlihat mengamati jalannya aksi.

Baca juga: Massa Balikpapan Bergerak Tiba di DPRD, Aksi Long March Berjalan Kondusif

Ketua DPRD Balikpapan beserta para wakil ketua dan sejumlah anggota komisi berdiri menghadap massa sebagai bentuk perhatian atas aspirasi yang disampaikan.

Hingga pukul 13.40 Wita, orasi masih terus bergulir. Para demonstran bergantian mengangkat isu-isu yang menjadi keresahan masyarakat, mulai dari kebijakan pemerintah daerah hingga persoalan pelayanan publik.

Yel-yel solidaritas menggema, menambah semangat peserta aksi yang memadati jalan protokol tersebut.

Soroti Isu Nasional dan Lokal

Sebelumnya diberitakan, Aliansi Balikpapan Bergerak bakal mengusung sejumlah tuntutan dalam demo 1 September 2025.

Aksi Aliansi Balikpapan Bergerak ini merupakan kelanjutan dari Aliansi Balikpapan Melawan. 

Baca juga: Banyak Toko Tutup di Balikpapan Jelang Aksi Aliansi Balikpapan Bergerak

Mereka mengemukakan berbagai isu yang akan diangkat dalam demonstrasi, sebelum akhirnya melanjutkan merumuskan teknis demonstrasi. 

Menurut Jusliadin, ada dua kategori isu yang menjadi fokus aksi, yaitu isu nasional dan isu lokal.

Untuk isu nasional, aliansi menyoroti dua hal.

Pertama, mereka mengecam tindakan represif aparat kepolisian yang menyebabkan hilangnya nyawa masyarakat sipil.

Kedua, mereka menolak kebijakan penambahan tunjangan DPR.

Baca juga: BBH Balikpapan Buka Posko Bantuan Hukum bagi Demonstran Korban Intimidasi

"Kami meminta pemerintah membatalkan tunjangan DPR karena tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang sedang terbebani pajak tinggi," tegasnya.

Sementara itu, untuk isu daerah, Jusliadin mengungkapkan sejumlah permasalahan yang mendesak di Kota Balikpapan. 

Permasalahan itu antara lain banjir, kelangkaan air bersih, beras yang langka, serta temuan beras oplosan.

"Hari ini masyarakat merasa dirugikan dengan kondisi tersebut, termasuk masalah air bersih," ungkapnya.

Selain itu, mereka menyoroti persoalan transparansi anggaran.

Mereka beranggapan, pengelolaan keuangan kota tidak jelas, sehingga berdampak pada buruknya infrastruktur.

"Masih banyak jalan yang berlubang dan gelap, terutama di Balikpapan Timur. Jalan menuju tol dan TPA pun banyak yang rusak.

Kami mendesak audit keuangan dan transparansi anggaran yang bersumber dari pajak masyarakat," tegas Jusliadin. 

Tak hanya itu, mereka juga mendesak Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan untuk mundur jika permasalahan ini tidak terselesaikan. 

Jusliadin menyebut kekecewaan masyarakat karena Walikota tidak pernah menemui massa aksi, termasuk dalam audiensi yang dijadwalkan sebelumnya. 

"Masyarakat merasa dibohongi dan kecewa karena Walikota tidak mau menemui dengan alasan tertentu," tegasnya. (*)