30 Tuntutan Aliansi CGC Kutim, Dari Transparansi DPR Hingga Masalah Jalanan Daerah

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Aliansi Civil Guard Civil (CGC) Kutai Timur menggelar aksi seruan ke Kantor DPRD Kutai Timur pada Selasa (2/9/2025) dengan jumlah massa sekitar 50 orang. 

Massa aksi terdiri dari gabungan berbagai organisasi mahasiswa, di antaranya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), BEM STAI Sangatta, serta mahasiswa STAI Sangatta.

Dalam aksinya, Aliansi CGC Kutim membawa 30 poin tuntutan yang terbagi atas 17 poin isu nasional, 8 isu kebijakan publik, dan 5 isu lokal di Kutai Timur.

Seluruh tuntutan tersebut dibacakan langsung oleh Jenderal Lapangan (Jendlap) Aliansi CGC Kutim, Andi Supardi, di hadapan Kapolres Kutim dan sejumlah anggota DPRD.

"Kami maminta agar Kapolres dan DPRD Kutai Timur mengawal tuntutan nasional yang tercatat di dalam Pakta Integritas kami," ujar Andi, Selasa (2/9/2025).

Baca juga: Aliansi Civil Guard Civil Kutai Timur Gelar Aksi di Depan Mako Polres Kutim, Ini Tuntutanya

Isu Nasional yang Disuarakan

Beberapa poin utama yang disuarakan dalam tuntutan nasional antara lain:

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran,
2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus 20205 dengan mandat jelas dan transparan,
3. Bekukan kenaikan gaji/ tunjangan Anggota DPR RI dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun),
4. Publikasikan transparansi anggaran gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR RI
5. Dorong Badan Kehormatan DPR RI periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK),
6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik,
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis,
8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama maha- siswa serta masyarakat sipil,
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan,
10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia
11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM,
12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil,
13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri,
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi,
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia,
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak,
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing,
18. Bersihkan dan Reformasi DPR besar-besaran,
19. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
20. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
21. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
22. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar profesional dan humanis
23. TNI kembali ke barak, tanpa pengecualian
24. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
25. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Baca juga: Kronologi Kejadian Murid TK MD Terlindas Ban Bus Perusahaan di Kutim

Isu Lokal Kutai Timur

Selain isu nasional, terdapat lima tuntutan yang menyoroti persoalan lokal di Kutai Timur, di antaranya:

1. Penanganan kasus pelecehan seksual yang dinilai masih belum serius oleh pemerintah daerah.
2. Perusahaan dengan "Kartu Hitam" dari Dinas Lingkungan Hidup yang masih tetap beroperasi.
3. Implementasi Perda No. 10 Tahun 2012 terkait penggunaan jalan negara oleh perusahaan tambang dan industri.
4. Penertiban penggunaan jalan umum oleh kendaraan berat, parkir liar, dan pengendara tidak resmi yang dinilai kurang ditindak oleh Dishub.
5. Evaluasi penggunaan dana pendidikan daerah yang dinilai lebih banyak terserap pada kegiatan seremonial ketimbang peningkatan mutu pendidikan.

Aksi di depan gedung DPRD Kutai Timur berlangsung kondusif. Massa aksi akhirnya disambut langsung oleh Ketua DPRD Kutim, Jimmi, beserta sejumlah anggota dewan.

Mereka membuka pintu dialog dengan mahasiswa dan organisasi masyarakat yang hadir.

Massa aksi pun dipersilakan memasuki ruang panel DPRD Kutim untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

Dialog terbuka tersebut menjadi ruang komunikasi antara mahasiswa dan wakil rakyat, sebagai wujud demokrasi yang sehat di Kutai Timur. (*)