Pemangkasan Dana Transfer Daerah
Antisipasi Pemangkasan Anggaran 2026, Pemkot Samarinda Tetap Prioritaskan Program Unggulan Walikota
Kekhawatiran terhadap rencana pemangkasan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) oleh pemerintah pusat semakin nyata.
Penulis: Sintya Alfatika Sari | Editor: Budi Susilo
lihat foto
Ia menyebut, DBH yang biasanya mencapai Rp1,6 triliun per tahun, pada 2026 kemungkinan hanya akan berkisar Rp800 miliar.
Baca juga: TKD Dipangkas: Fokus Program Pro Rakyat, Ambil Peluang Pembangunan Melalui APBN
Situasi tersebut otomatis akan memengaruhi sejumlah program pembangunan di Samarinda, ditambah lagi pemangkasan serupa juga terjadi pada alokasi bantuan keuangan dari pemerintah provinsi.
Ia menegaskan, meskipun anggaran infrastruktur yang bersifat mandatory hanya sekitar 40 persen, tetap akan ada kegiatan yang harus dikurangi demi menjaga keberlangsungan belanja wajib daerah.
Meski dalam kondisi fiskal yang menurun, Ananta menegaskan prioritas pembangunan daerah di Kota Samarinda tidak akan hilang.
Pemkot tetap fokus melanjutkan 10 program unggulan Wali Kota Andi Harun di periode keduanya, meski harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan.
“Yang pasti disesuaikan dengan kemampuan keuangan atau celah fiskal dari hasil efisiensi. Namun diupayakan tidak mengganggu belanja gaji dan tunjangan,” pungkasnya. (*)
| Purbaya Pangkas TKD 2026 karena Fiskal Terbatas, Janji Kembalikan ke Daerah Jika Ekonomi Pulih |
|
|---|
| Pernyataan Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud Usai Bertemu Menkeu Purbaya Perjuangkan Dana Bagi Hasil |
|
|---|
| DPR RI Kawal DBH agar Tak Dipangkas, Syafruddin: Ini Hak Daerah Penghasil |
|
|---|
| Ada Rudy Mas'ud, Daftar 18 Gubernur yang Protes Menkeu soal Pemotongan Dana Transfer Daerah |
|
|---|
| Hasil Pertemuan Rudy Mas'ud dan Menkeu Purbaya, Gubernur Kaltim Optimis Ada Perubahan |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.