Pemangkasan Dana Transfer Daerah
Imbas Pemotongan Dana Bagi Hasil, APBD Kaltim 2026 Mendatang Berpeluang Dibahas Ulang
DPRD Kaltim melalui badan anggaran menunggu pembahasan kembali APBD 2026 pasca terimbas pemotongan dana bagi hasil
Penulis: Mohammad Fairoussaniy | Editor: Nur Pratama
lihat foto
Serta melihat skala prioritas kepala daerah, sehingga dalam sisi penganggaran dan fungsi pengawasan bisa dijalankan oleh komisi masing–masing yang membidangi, memastikan agar pembangunan menyasar ke masyarakat tetap berjalan.
“Penyesuaiannya bisa dari segi volume kegiatannya diperkecil. Urgensi kegiatan ditakar ulang. Yang bisa ditunda, ditunda dulu. Kita tunggu Pak Gubernur kapan mau dibahas,” tegasnya.
Menurut Hamas, sapaan akrabnya, dampak proyeksi kehilangan Rp2 triliun imbas pemotongan yang diberlakukan pemerintah pusat tentu berdampak dan Gubernur akan menata kembali apa yang menjadi prioritasnya dalam membelanjakan APBD termasuk ke program prioritasnya.
“Ya, ini akan kita lihat nanti. Nah, pemotongan proporsional itu di mana-mana saja. Mungkin akan berdampak terhadap OPD–OPD dan pokok-pokok pikiran (pokir). Saya kira itu yang jadi apa namanya atensi kita lah," tandasnya. (*)
| Pemprov Kaltim Tetap Jalankan Gratispol dan Jospol Meski Dana TKD 2026 Turun |
|
|---|
| Dana TKD Kutim 2026 Dipangkas 70 Persen, Proyek Multi Years Contract Potensi Dikurangi |
|
|---|
| Antisipasi Pemangkasan Anggaran 2026, Pemkot Samarinda Tetap Prioritaskan Program Unggulan Walikota |
|
|---|
| Purbaya Pangkas TKD 2026 karena Fiskal Terbatas, Janji Kembalikan ke Daerah Jika Ekonomi Pulih |
|
|---|
| Pernyataan Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud Usai Bertemu Menkeu Purbaya Perjuangkan Dana Bagi Hasil |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.