POPULER KALTIM: Rudy Mas'ud Temui Menkeu, Harga Telur di Balikpapan Naik, Penipuan Oknum ASN Bontang

TRIBUNKALTIM.CO - Sejumlah artikel menjadi berita populer dalam 24 jam terakhir di Kalimantan Timur (Kaltim), mulai dari Gubernur Kaltim, Rudy Masud yang menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, kenaikan harga telur di Balikpapan hingga penipuan oknum ASN di Bontang.

Gubernur Kaltim, Rudy Masud bersama para Gubernur dari seluruh Indonesia menemui Menkeu Purbaya untuk memperjuangkan dana transfer ke daerah termasuk Dana Bagi Hasil atau DBH agar tak dipotong.

Sementara itu, kenaikan harga telur mulai terjadi di Kota Balikpapan, kota terbesar kedua setelah Samarinda, ibukota Provinsi Kaltim.

Selanjutnya ada juga penipuan yang dilakukan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bontang (Pemkot).

Baca juga: Seno Aji Tetap Pegang Janji, Gratis Pol dan Jospol Jadi Prioritas Meski TKD Kaltim Anjlok

Berikut daftar lengkap berita-berita populer Kaltim dalam 24 jam terakhir:

1. Gubernur Kaltim, Rudy Masud Temui Menkeu Purbaya

Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) membuat 18 Gubernur se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menggeruduk kantor Kementerian Keuangan, Selasa (7/10/2025).

Termasuk dalam daftar 18 Gubernur seluruh Indonesia yang memprotes kebijakan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, ada Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud.

Dari pantauan di Kemenkeu, Gubernur Kaltim Rudy Masud dan sejumlah Gubernur lainnya termasuk Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution; Gubernur Aceh, Muzakir Manaf hingga Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda tiba di lokasi sekitar pukul 09.10 WIB.

Sementara Menkeu Purbaya terlihat tiba di kantornya sekitar pukul 09.14 usai bertemu Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung untuk membahas anggaran TKD yang diprotes oleh para Gubernur seluruh Indonesia termasuk Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud.

Usai pertemuan, Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda mengatakan semua Pemda tidak setuju dengan pemotongan TKD yang dilakukan Kementerian Keuangan.

"Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar dan ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar.

Dengan pemotongan yang rata-rata setiap daerah hampir sekitar 20-30 persen untuk level provinsi dan di level kabupaten bahkan ada tadi dari Jawa Tengah yang hampir 60-70 persen , itu berat untuk pembangunan infrastruktur," tutur Sherly, Selasa (7/10/2025).

Keluhan serupa disampaikan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang anggaran daerahnya dipotong hingga 25 persen pada 2026. 

Ia berharap Purbaya mengevaluasi agar pertumbuhan ekonomi bisa seperti yang diharapkan.

"Semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing," katanya.

Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Jambi Al Haris mengatakan, pada pertemuan tersebut berbagai kepala daerah menumpahkan keluh kesahnya ke Bendahara Negara.

Pasalnya, penurunan TKD 2026 yang dialami oleh banyak pemerintah daerah (pemda) menimbulkan dampak ke belanja daerah. Terlebih bagi pemda yang pendapatan asli daerah (PAD) kecil. 

"Kami hari ini sengaja dari APPSI, sengaja meminta waktu Pak Menteri untuk kami bercerita tentang keluh-kesah kami di daerah. Karena dengan TKD yang dikirim ke daerah luar biasa turunnya.

Makanya dari itu semua daerah tadi menyampaikan apa-apa yang dirasakan di daerahnya masing-masing terkait dengan keberlangsungan pembangunan di daerahnya," ujar Haris setelah pertemuan.

Penurunan anggaran TKD 2025 membuat tidak sedikit pemda yang bakal kesulitan untuk menggaji pegawai dan melaksanakan program pembangunan daerah.

Haris mengungkapkan, di Provinsi Jambi sendiri alokasi anggaran TKD berkurang dari sebesar Rp 4,6 triliun pada tahun ini menjadi Rp 3,1 triliun.

Pengurangan ini berasal dari dana alokasi khusus (DAU), dana bagi hasil (DBH), maupun anggaran tunda salur.

Dia khawatir kondisi ini bakal mempengaruhi kinerja pegawai pemda menjadi tidak maksimal. 

"Sulit mereka untuk mengembangkan daerahnya. Apalagi bicara visi misi, yang penting roda pemerintahan jalan aja oke lah itu, ya kan? Artinya apa? Jangan sampai yang hak pegawai terganggu karena berdampak kepada kinerja daerah nantinya. Itu masalahnya," ungkapnya.

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menambahkan, banyak kepala daerah yang baru dilantik yang membutuhkan anggaran untuk merealisasikan janji-janji kampanye mereka.

"Tentu kita berharap bahwa alokasi anggaran yang cukup itu bisa merealisasikan apa yang kita lakukan, apalagi hampir semua visi-misi kita itu juga
sejalan dengan astacita Bapak Presiden," kata Anwar.

Seusai bertemu Menteri Keuangan, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, menyampaikan optimismenya setelah berdiskusi langsung dengan Menkeu.

“Kita berdoa, Pak Menteri sedang menganalisis dan mengevaluasi data. Insyaallah akan ada APBN Perubahan yang segera disinkronkan,” ujarnya.

Rudy Masud mengungkapkan, sebelumnya Kaltim menerima Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp6 triliun hingga Rp7 triliun.  Namun, tahun ini alokasinya turun signifikan menjadi sekitar Rp1,6 triliun.

Ia menegaskan, daerah penghasil sumber daya alam seperti Kaltim sudah sepatutnya mendapat perhatian dan porsi yang lebih besar dari pemerintah pusat.

“Kami sudah bertemu langsung, dan Bapak Menteri luar biasa. Beliau berpikir out of the box, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang menantang,” kata Rudy Masud memberikan sinyal positif terkait peluang peningkatan DBH bagi Kaltim.

Dalam pertemuan tersebut, hampir semua gubernur menyuarakan kekhawatiran yang sama.

Penurunan DBH dinilai berpotensi menghambat proyek strategis dan pembangunan di daerah.

Karena itu, pertemuan difokuskan untuk mencari solusi bersama, menyamakan visi kebijakan, dan memastikan alokasi anggaran dapat digunakan secara optimal.

“Program kerja kita tegak lurus dengan Asta Cita Bapak Presiden. Artinya, sukses pembangunan Kaltim juga merupakan bagian dari sukses pembangunan nasional,” katanya.

Simak berita lengkapnya:

• Ada Rudy Mas'ud, Daftar 18 Gubernur yang Protes Menkeu soal Pemotongan Dana Transfer Daerah >>>
• Pernyataan Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud Usai Bertemu Menkeu Purbaya Perjuangkan Dana Bagi Hasil >>>
• Gubernur Kaltim Temui Menkeu Perjuangkan Dana Bagi Hasil, Rudy: Kita Berdoa >>>

2. Harga telur naik di Balikpapan

Harga telur ayam di Pasar Klandasan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), mengalami kenaikan dalam dua bulan terakhir.

Kenaikan ini dipicu oleh tingginya permintaan masyarakat selama bulan Maulid, sementara pasokan dari peternak menurun.

Muhammad Hasan Basri, salah satu pedagang telur di Pasar Klandasan, menyebut harga satu piring telur yang berisi 30 butir telur kini naik.

“Naiknya karena bulan Maulid kemarin permintaan banyak, sementara produksi dari peternak berkurang,” jelas Muhammad Hasan Basri, Selasa (7/10/2025).

Ia menuturkan, penjualan juga meningkat signifikan selama periode tersebut.

Biasanya, ia hanya menjual sekitar 100 piring telur per minggu, namun saat bulan Maulid angka penjualan melonjak hingga 170 piring per minggu.

Untuk penjualan eceran, harga satu piring telur berisi 30 butir kini dibanderol sekitar Rp65.000, tergantung ukuran besar atau kecil telur.

“Ada yang harga Rp55.000 ribu, per butir berkisar Rp1.800–Rp2.200,” ungkap Muhammad Hasan.

Ia menuturkan, penjualan juga meningkat signifikan selama periode tersebut.

Biasanya, ia hanya menjual sekitar 100 piring telur per minggu, namun saat bulan Maulid angka penjualan melonjak hingga 170 piring per minggu.

Untuk penjualan eceran, harga satu piring telur berisi 30 butir kini dibanderol sekitar Rp65.000, tergantung ukuran besar atau kecil telur.

“Ada yang harga Rp55.000 ribu, per butir berkisar Rp1.800–Rp2.200,” ungkap Muhammad Hasan.

Meski harga belum kembali stabil sepenuhnya, Hasan mengaku bersyukur karena tidak ada kenaikan lanjutan setelah puncak Maulid.

“Alhamdulillah sekarang sudah agak normal, yang penting stok aman,” katanya.

Sementara itu, Fany, warga Balikpapan yang kerap membeli telur untuk dikonsumsi sekaligus dijual kembali, berharap harga tidak terus naik.

“Kalau bisa jangan naik terus. Tapi kalaupun naik, tetap dibeli asal stoknya aman dan nggak langka,” ujarnya.

Berdasarkan pantauan Tribunkaltim.co di lapangan, stok telur di sejumlah kios Pasar Klandasan memang masih terpantau mencukupi. 

Namun, pedagang mengaku tetap waspada terhadap potensi kenaikan harga jika pasokan dari peternak kembali terganggu.

Kenaikan harga telur di Balikpapan ini menjadi perhatian karena komoditas tersebut termasuk kebutuhan pokok utama masyarakat.

Simak berita lengkapnya:

• Harga Telur di Balikpapan Naik Jadi Rp65 ribu per Piring, Dampak Permintaan Maulid >>>

3. Penipuan Oknum ASN di Bontang

Kasus dugaan penipuan dengan modus Surat Perintah Kerja (SPK) fiktif mencuat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang.

Dugaan ini menyeret seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskop-UKMPP) Bontang, dengan total kerugian korban mencapai lebih dari Rp1 miliar.

Kapolres Bontang AKBP Widho Anriano melalui Kasat Reskrim AKP Randy Anugrah Putranto membenarkan adanya laporan kasus tersebut.

Ia mengatakan, penyidik saat ini tengah melakukan penyelidikan dan klarifikasi terhadap sejumlah pihak terkait.

“Modusnya SPK palsu. Pelapor dan pejabat dinas terkait akan dimintai keterangannya,” ujar Randy saat dihubungi, Rabu (8/10/2025).

Menurut Randy, kasus ini berawal ketika korban menerima dokumen SPK untuk pelaksanaan kegiatan di Diskop-UKMPP Bontang pada tahun 2025. 

Korban kemudian melaksanakan pekerjaan sesuai perintah dalam surat tersebut.

Namun, belakangan diketahui bahwa dokumen SPK itu palsu dan tidak tercatat dalam sistem administrasi dinas.

Setelah proyek selesai dikerjakan, korban menagih pembayaran sesuai kesepakatan yang mencapai Rp1 miliar, namun tidak pernah mendapat kejelasan. 

Beberapa kali permintaan pengembalian dana juga tak direspons, hingga akhirnya korban melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian.

“Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Kami sedang mengumpulkan bukti dan memverifikasi dokumen yang diajukan oleh pelapor,” tambah Randy.

Sementara itu, Plt Kepala Diskop-UKMPP Bontang, Asdar Ibrahim, mengaku baru mengetahui kasus tersebut beberapa hari terakhir.

Ia menyatakan akan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak kepolisian.

“Saya baru menjabat Plt, jadi belum tahu detail kasus ini. Kalau memang sedang berproses hukum, biarkan berjalan. Kami serahkan ke kepolisian,” katanya.

Baca juga: Akademisi Unmul Bicara Nasib Kota Penyangga IKN: Dana Transfer Itu Hak Daerah, Bukan Pemberian Pusat

(TribunKaltim.co/Raynaldi Paskalis/Siti Zubaidah/Muhammad Ridwan)

Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA, Facebook, X (Twitter), YouTube, Threads, Telegram