Pemangkasan DBH, Pemprov Kaltim Buka Peluang Investasi Swasta dan Mengoptimalkan Aset-aset Daerah

TRIBUNKALTIM,CO, BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur tengah menyusun startegi untuk menjaga kestabilan anggaran daerah.

Di tengah pemangkasan dana fiskal oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI, total Dana Transfer Umum (DTU) untuk Provinsi Kaltim dan sepuluh kabupaten/kota pada tahun anggaran 2026 menjadi Rp19,98 triliun, dari Rp34,66 triliun pada 2025.

Jumlah tersebut mengalami penurunan mencapai sekitar Rp14,67 triliun, atau lebih dari 40 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca juga: Pemotongan DBH Mengancam, Pemkot Balikpapan Pastikan Program Pro Rakyat Tetap Berjalan

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, Sri Wahyuni mengatakan bahwa langkah tersebut berdampak pada perencanaan pembangunan daerah. Namun, ia memastikan program prioritas seperti Gratis Pol tetap berjalan.

"Banyak agenda pembangunan yang harus disesuaikan. Visi Pak Gubernur tetap mendorong pembangunan infrastruktur dan ekonomi produktif, tapi dengan pengurangan TKD, volumenya tentu berkurang. Namun program prioritas tetap jalan," tegasnya.

Sri menyampaikan, pihaknya tengah berupaya mengoptimalkan aset-aset daerah yang selama ini belum produktif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan mengalihkan fokus investasi ke sektor hilirisasi dan non-pertambangan.

“Kami akan mengoptimalkan aset seperti lahan di pinggir sungai. Misalnya pengelolaan tambat kapal itu bisa menjadi sumber PAD baru," ucapnya.

Ia menyampaikan kondisi fiskal tersebut menjadi momentum untuk melakukan reformasi pengelolaan aset daerah. Hal ini agar pemerintah tidak bergantung pada dana pusat.

Strategi ini juga menjadi sorotan dalam Mahakam Investment Forum (MIF) 2025 yang berlangsung di Hotel Novotel Balikpapan, Kamis (9/10/2025).

Forum yang dihadiri ratusan pelaku usaha dari berbagai sektor, menawarkan skema kemitraan inovatif antara pemerintah, BUMD, dan swasta untuk mengubah aset tak produktif menjadi generator ekonomi.

Sri menyebut peningkatan investasi swasta menjadi langkah strategis untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah di tengah menurunnya belanja pemerintah pusat.

Sebab jika ada investasi, terdapat pula serapan tenaga kerja, proses perdagangan, ekspor, dan hal lainnya yang akan meningkatkan perekonomian di daerah.

"Peningkatan investasi itu menjadi jalan keluar untuk pertumbuhan ekonomi. Government spending hanya menjadi support, bukan main spending bagi ekonomi daerah," pungkasnya. (*)