Program Kredit Bertuah di Samarinda, Pinjaman Modal Tanpa Bunga untuk Perkuat Pondasi Ekonomi Rakyat

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Program Kredit Berusaha, Beruntung dan Berkah (Bertuah) yang digagas Walikota Samarinda Andi Harun bukan sekadar fasilitas pinjaman tanpa bunga.

Lebih dari itu, program ini kini menjelma sebagai pintu masuk bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk naik kelas hingga menembus pasar nasional.

Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi, Industri, dan UKM (Diskumi) Samarinda, Muhammad Rizal, menegaskan bahwa Kredit Bertuah adalah instrumen nyata pemerintah kota dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat.

Baca juga: Debitur Kredit Usaha Rakyat di Kaltim Kini Bisa Dapat Perlindungan Jamsostek

“Alhamdulillah memang kucuran dana kita sekitar Rp 12 miliar, kurang lebih seperti itu, sudah memenuhi target. Jadi target kita sudah lebih dari 100 persen sampai 112 persen,” ujarnya.

Sejak diluncurkan pada 2022, program hasil kolaborasi Pemkot Samarinda dengan Bank Kaltimtara dan dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui skema Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR) ini telah memberikan dampak signifikan bagi pelaku usaha. 

Hingga akhir September 2025, tercatat 290 debitur telah menikmati fasilitas pinjaman dengan plafon hingga Rp 25 juta dan tenor dua tahun.

“Dan ini memang sangat membantu UMKM Kota Samarinda. Dan ini memang programnya dari Kota Samarinda Pak Andi Harun, untuk membantu dalam masalah permodalan khususnya UMKM,” tutur Rizal.

Namun bagi Diskumi, Kredit Bertuah tidak berhenti di aspek permodalan. Pemerintah kota memperluas maknanya menjadi ekosistem pemberdayaan yang lengkap, dengan kemudahan administrasi, pendampingan legalitas, hingga akses pemasaran lintas kota.

Dalam pelaksanaannya, Diskumi menetapkan sejumlah persyaratan bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan Kredit Bertuah, antara lain harus memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) Kota Samarinda serta melengkapi Nomor Induk Berusaha (NIB). 

Persyaratan tersebut, menurut Diskumi, dibuat sederhana dan mudah dipenuhi. Bagi pelaku usaha yang belum memiliki NIB, pemerintah kota memberikan pendampingan langsung melalui sepuluh operator yang tersebar di sepuluh kecamatan. 

“Proses penerbitan NIB juga tergolong cepat, karena dengan kelengkapan data, izin usaha dapat terbit hanya dalam waktu beberapa jam,” papar Rizal. 

Dengan sistem tersebut, UMKM di Samarinda kini lebih siap bersaing, karena tak hanya diberi akses modal, tetapi juga diberi kemudahan untuk memenuhi legalitas usaha syarat utama bagi produk untuk bisa masuk ke pasar besar.

“Tapi memang harus dari UMKM menginput nanti dibantu oleh operator ataupun orang dari Diskumi. Di 10 kecamatan kita ada operatornya. Nah itu sangat membantu,” tambah Rizal.

Setelah masalah permodalan dan legalitas terselesaikan, Diskumi melanjutkan pendampingan pada tahap paling krusial yakni pemasaran. Melalui program ekspansi ProRinda (Pemasaran Produk Orang Samarinda), produk-produk lokal kini mulai mengisi rak berbagai pusat perbelanjaan dan lokasi wisata di sejumlah kota besar di Indonesia.

Hingga kini, program tersebut telah menjangkau tujuh titik strategis di berbagai kota besar di Indonesia. Beberapa di antaranya meliputi Sarinah Jakarta, Taman Mini Indonesia sebagai pusat oleh-oleh dan wisata nusantara, kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3, serta Hamzah Batik di kawasan Malioboro, Yogyakarta.