Samarinda Kembali Ukir Prestasi Global, Walikota Andi Harun Masuk Dewan Eksekutif UCLG ASPAC

“Kepercayaan global ini merupakan kehormatan besar sekaligus pengakuan internasional atas komitmen dan kiprah Samarinda dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan,” demikian disampaikan Pemkot Samarinda dalam pernyataan resminya.

Baca juga: Probebaya, Pengendalian Banjir, dan Kelurahan Digital Antar Walikota Samarinda ke Satyalancana

Posisi ini juga menempatkan Samarinda sejajar dengan kota-kota besar dunia dalam memperjuangkan kolaborasi global menuju pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Kontribusi Samarinda dinilai akan memperkuat peran pemerintah daerah sebagai aktor terdepan dalam pembangunan humanis, tangguh, serta berorientasi lingkungan.

Reputasi Global yang Dibangun dari Aksi Nyata

Bukan kali pertama Samarinda mengisi peran strategis dalam forum internasional. Sebelumnya, Andi Harun menjadi narasumber di Climate Resilience and Innovation Forum (CRIF) 2025 yang diinisiasi UCLG ASPAC di Jakarta (21/5/2025), mewakili Kalimantan Timur bersama sembilan kota/kabupaten lain di Indonesia.

“Pertemuan di Jakarta itu kemarin adalah undangan dari UCLG ASPAC, sebuah organisasi kemitraan global yang selama ini konsen terhadap isu-isu sustainable development, termasuk isu-isu mengenai climate resilience,” ujar Andi Harun.

Keikutsertaan tersebut dinilainya sebagai pengakuan bahwa Samarinda telah berada di jalur yang benar dalam menjawab tantangan perubahan iklim.

Baca juga: Bangun Sinergi Lintas Wilayah, Andi Harun Berkomunikasi dengan Bupati Kukar untuk Mengatasi Banjir

Ia juga memaparkan keberhasilan konkret yang telah dicapai, seperti pembangunan Taman Para’an di Gang Nibung Jalan Dr Sutomo yang sepenuhnya dibiayai bantuan luar negeri tanpa membebani APBD.

“Kita juga mendapat bantuan dalam penyusunan program, termasuk panduan bagaimana Kota Samarinda bisa terus beradaptasi dengan perubahan iklim,” tambahnya.

Dalam forum itu, ia menegaskan bahwa agenda ketahanan iklim ditangani secara lintas sektor, melibatkan 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan berbasis data kerentanan wilayah mulai dari peta rawan bencana, aksi tahunan dalam APBD, hingga penanganan banjir.

Namun, Andi Harun mengingatkan bahwa tantangan terbesar bukan hanya soal teknis, melainkan perubahan perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan.

“Perlakuan kita terhadap bumi ini harus diubah. Perilaku kita terhadap sampah, lingkungan, semua harus diperbaiki,” tegasnya.

Ia juga menyoroti faktor hulu seperti pengerukan lahan dan penebangan pohon yang memicu longsor dan sedimentasi berkepanjangan.

Karena itu, ketegasan kebijakan lingkungan harus sejalan dengan kesadaran publik yang lebih tinggi.

Andi Harun juga sebelumnya menyampaikan bahwa daerah di Kalimantan Timur harus memperkuat kolaborasi dalam menghadapi anomali iklim yang semakin ekstrem. Menurutnya, ketahanan tidak boleh hanya reaktif ketika bencana datang.