Melawan Banjir dan Longsor, Pemkot Samarinda Rekonstruksi 3 Sekolah dengan Konsep Bangunan Bertiang

Ringkasan Berita:

• Pemkot Samarinda merencanakan rekonstruksi total tiga sekolah yang sering terdampak banjir dan longsor.
• Konsep bangunan baru yang diusung adalah desain adaptif bertiang untuk melawan banjir, dengan SMPN 24 diusulkan menjadi sekolah terpadu.
• Total estimasi anggaran rekonstruksi mencapai puluhan miliar rupiah, dan siswa harus siap direlokasi sementara saat pembangunan DED telah disetujui.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Tantangan berupa minimnya ruang yang tersedia dan kondisi geografis rawan bencana menjadi kendala utama bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam menata ulang sekolah-sekolah yang selama ini kerap terdampak banjir dan longsor. 

Menanggapi situasi darurat ini, Pemkot Samarinda kini mengambil langkah strategis dengan memilih opsi rekonstruksi menyeluruh yang mencakup rancangan bangunan lebih aman, modern, dan adaptif terhadap kondisi lingkungan sekitar, sebuah konsep yang berorientasi pada ketahanan infrastruktur pendidikan.

Tiga sekolah yang menjadi fokus program tersebut yakni SMPN 24 di Jalan Pangeran Suryanata, SMPN 27 di kawasan Jalan Batu Cermin Kecamatan Samarinda Utara, serta SMPN 48 di Jalan Proklamasi Kecamatan Sungai Pinang.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Asli Nuryadin, menyampaikan bahwa keputusan final mengenai rencana revitalisasi ini belum ditetapkan dan masih menunggu arahan langsung dari Walikota Samarinda, Andi Harun.

“Keputusannya belum final. Kemungkinan besok akan dijadwalkan lagi untuk dipaparkan ke Pak Wali,” ujar Asli.

Baca juga: Teras Samarinda Mulai Beri Keuntungan Usai Diperkuat Strategi Berkelanjutan

Ia menjelaskan, persoalan utama yang dihadapi dalam revitalisasi sekolah ini adalah lokasi dan penyesuaian lahan.

Misalnya, untuk SMPN 24 yang saat ini menampung sekitar 500 siswa, pemindahan ke lokasi baru menjadi persoalan tersendiri karena mempertimbangkan jarak dengan tempat tinggal warga.

Beberapa alternatif lokasi seperti kawasan Bukit Pinang atau area di sekitar SDN 013 sempat dipertimbangkan, namun kondisi lahan yang sempit dan kontur tanah yang menurun membuatnya sulit diolah.

“Kalau diambil bagian depan, lahan di belakang tertutup, tapi kalau diambil bagian belakang, itu perlu diolah sekitar Rp 6–7 miliar. Jadi kami pikir, solusi terbaik adalah membangun kembali di lokasi yang sama dengan desain bertiang,” jelasnya.

Menurut Asli, konsep pembangunan bertiang ini sejalan dengan arahan Walikota Andi Harun agar sekolah-sekolah rawan banjir dibangun dengan model bangunan adaptif.

Baca juga: Reaksi DPRD Samarinda soal Stiker Tulisan Keluarga Miskin Picu Kemunduran Penerima Bansos

Ia juga menambahkan bahwa SMPN 24 nantinya akan dikembangkan menjadi sekolah terpadu, dengan integrasi bangunan SD yang berada di kawasan yang sama.

“Kalau dibangun baru, berarti layout dan penataan bangunannya bisa lebih baik. Jadi banjir di SD-nya juga bisa diatasi karena ikut ditata dalam satu kawasan,” tambahnya.

Hal serupa juga diterapkan pada SMPN 27 di kawasan Jalan Batu Cermin. Sekolah ini sempat terdampak longsor yang menyebabkan empat ruang kelas tak bisa digunakan.

Pemkot Samarinda berencana menata ulang kawasan tersebut dengan membangun turap di area rawan dan menjadikan lahan itu sebagai halaman, bukan ruang kelas.

“Nanti bagian bawahnya akan dibangun dua sampai tiga lantai. Siswa di sana juga sekitar 500 orang. Untuk itu perlu peninjauan dari BPBD, SDA, dan Bina Marga agar penataan lahannya lebih aman,” ujarnya.

Baca juga: Disdag Samarinda Siapkan Aplikasi Digital Verifikasi Pedagang Pasar Pagi

Sementara itu, SMPN 48 di Jalan Proklamasi juga menjadi prioritas karena keterbatasan ruang dan kondisi lingkungan sekitar.

Sekolah dengan luas lahan sekitar setengah hektare itu dinilai masih memungkinkan untuk ditata ulang tanpa perlu relokasi total. Namun, sebagian area yang rawan longsor akan dikaji ulang.

“Aslinya kawasan itu ada kolam di bagian atas. Kalau penuh, airnya bisa tumpah sembarangan. Jadi nanti lanskapnya akan diatur ulang supaya air tidak mengalir liar. Mungkin bisa dibuat turap,” paparnya.

Asli menuturkan, untuk membangun sekolah terpadu pada SMPN 24, estimasi anggaran pembangunan bisa mencapai Rp 20 miliar ke atas karena mencakup dua jenjang pendidikan sekaligus.

Sedangkan SMPN 27 diperkirakan membutuhkan dana lebih kecil lantaran tidak dibangun sepenuhnya dari nol. Sementara untuk SMPN 48, kisaran biaya diperkirakan Rp 10–15 miliar.

Baca juga: TKA Nasional 2026, Disdikbud Samarinda Pastikan Sekolah Siap Jalankan Tes

“DED-nya (dokumen perencanaan teknis) sedang kami susun dalam perubahan anggaran ini. Kalau konsep sekolah terpadu disetujui, berarti anggarannya menyesuaikan karena skalanya besar,” jelasnya.

Lebih lanjut, Asli menegaskan bahwa desain bertiang yang akan diterapkan di SMPN 24 akan menjadi model baru bagi sekolah-sekolah lain di Samarinda.

Sistem drainase kawasan juga akan dibenahi agar bisa menahan limpasan air saat curah hujan tinggi.

“Ini bukan hanya untuk SMPN 24 saja, tapi juga kawasan sekitarnya. Tidak mungkin kita biarkan terus seperti itu. Tapi memang memindahkan sekolah dengan jumlah siswa ratusan orang itu tidak mudah,” ujarnya.

Apabila nantinya keputusan akhir dari Walikota Samarinda adalah melakukan relokasi sementara, Disdikbud siap mengatur penempatan siswa di sekolah terdekat selama proses pembangunan berlangsung.

“Ya mau tidak mau kita harus menumpang dulu. Siswa harus siap, karena tidak ada proses yang instan. Seperti SMPN 16 kemarin, sempat menumpang di SD terdekat selama dua tahun. Tidak ada kebijakan yang memuaskan semua pihak, tapi kita pilih yang paling maslahat,” tutupnya. (*)