Pemkot Samarinda Beri Perlindungan, 139 Produk UMKM Resmi Kantongi Sertifikat Hak Cipta dan Merek

“Itu yang harus kita sampaikan supaya mereka paham kenapa ide kreatif harus dilindungi. Karena contoh seperti reog, ketika diakui negara lain, Indonesia merasa dirugikan,” ujarnya.

Agnes menambahkan bahwa pelanggaran HKI memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Ia menegaskan bahwa apabila terjadi pencurian merek, Kemenkumham akan melakukan pendampingan dan perkara dapat diajukan ke pengadilan. Pihak yang melakukan peniruan akan dikenai hukuman sesuai tingkat pelanggaran.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri menegaskan bahwa pemberian sertifikat HKI kepada para pelaku ekraf bertujuan memperkuat posisi mereka dalam berkarya sekaligus menjaga identitas produk agar tidak diambil pihak lain.

“Moga-moga nantinya ketika sudah punya hak cipta bisa menjadi standar kegiatan apa yang dia miliki tidak dimiliki orang lain karena sudah tertera milik,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama dengan Kemenkumham agar perlindungan ini tidak hanya administratif, tetapi benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi pelaku ekraf untuk berkreasi lebih baik dan menghasilkan dampak ekonomi lebih luas.

Menurutnya, potensi ekonomi kreatif di Samarinda sangat besar karena sebagian besar UMKM menunjukkan kreativitas yang kuat dan mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan secara signifikan. 

Potensi ekraf di Samarinda sangatlah maju karena ekonomi UMKM kan kreatif sekali. Dan itu memberikan pendapatan ekonomi yang masif. Ekonomi kerakyatannya bisa berjalan. 

"Harapannya kita ini bisa meningkat lagi terciptanya hak cipta dan ekonomi yang lebih maju lagi,” tutupnya.

(*)