Pemprov Kaltim Siapkan Tender Awal Tahun 2026 untuk Dongkrak Serapan Anggaran

Ringkasan Berita:

• Pemprov Kaltim mempercepat proses tender pada awal 2026 sebagai strategi memperbaiki penyerapan APBD setelah capaian tahun ini menjadi sorotan.
• Wakil Gubernur Seno Aji meminta OPD beranggaran besar segera memulai tender atau e-katalog di awal tahun agar serapan anggaran tidak menumpuk di akhir.
• Pemprov akan melakukan evaluasi rutin dan membuka kemungkinan menerapkan tender dini seperti model Pemprov DKI untuk menghindari dana mengendap.

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menyiapkan strategi baru untuk meningkatkan kinerja penyerapan anggaran pada tahun 2026.

Salah satu langkah utama yang akan ditempuh adalah mempercepat pelaksanaan tender, dimulai sejak awal tahun anggaran berjalan.

Kebijakan ini menjadi tindak lanjut dari evaluasi serapan APBD tahun 2025 yang mendapat perhatian khusus dari Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, setelah keduanya resmi menjabat sejak Februari lalu.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menjelaskan bahwa Pemprov kini tengah memacu serapan APBD menjelang akhir tahun dengan target prognosis serapan mencapai 94 hingga 95 persen.

Baca juga: Perombakan APBD 2026 Kaltim ‘Buntu’, Banggar dan TAPD Belum Ambil Keputusan

Untuk itu, mekanisme pelaksanaan anggaran pada tahun depan harus lebih optimal.

“Tentu saja OPD-OPD yang memiliki anggaran besar, kita berharap di awal tahun sudah harus melakukan apakah itu tender ataupun e-katalog,” ujar Seno Aji, Kamis (20/11/2025).

Seno menegaskan bahwa percepatan proses pengadaan ini bertujuan agar seluruh anggaran dapat terserap secara optimal sepanjang tahun, sekaligus menghindari menumpuknya realisasi belanja di akhir periode anggaran.

Rendahnya serapan anggaran sebelumnya juga menjadi sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menilai banyak daerah di Indonesia belum mampu memanfaatkan APBD secara efektif.

Baca juga: APBD Kaltim 2026 Berkurang Rp 6 Triliun, DPRD Pastikan Program Gratispol Tetap Berjalan 

Untuk memastikan kebijakan percepatan tender berjalan sesuai rencana, Pemprov Kaltim akan melakukan evaluasi rutin terhadap kinerja seluruh OPD, terutama bagi yang masih menunjukkan capaian rendah.

Upaya pendampingan dan dorongan akan terus diberikan agar seluruh program pembangunan yang direncanakan dapat diselesaikan hingga akhir tahun anggaran.

Terkait kemungkinan menerapkan pola lelang seperti Pemprov DKI Jakarta—yang memulai proses tender pada November–Desember tahun sebelumnya—Seno menyatakan bahwa Kaltim sangat terbuka untuk mengadopsinya.

“Ada kemungkinan kita tender cepat sebelum awal tahun, Desember kita sudah mulai melakukan hal itu,” pungkas Seno Aji. (*)