Geger Sprinlidik Wahyu Setiawan Bocor, Kasus 4 Tokoh Ini juga Pernah Alami Hal Serupa, Sanksi Serius

Ini disampaikan Ali menanggapi Tim Hukum PDI-P yang menilai sprinlidik Harun tidak sah karena ditandatangani Pimpinan KPK sebelumnya.

Dengan demikian, menurut penjelasan Ali, Agus Rahardjo dkk tetap memiliki kewenangan sebagai pimpinan KPK hingga 20 Desember 2019 ketika Firli dkk dilantik.

Ali pun membantah tudingan Tim Hukum PDI-P yang menilai sprinlidik Harun tidak sah karena diteken oleh pimpinan lama yang dianggap sudah tidak mempunyai kewenangan.

Ali mengatakan, hal itu sebenarnya sudah tertera dalam Keppres 112/P tahun 2019 yang diungkit oleh Tim Hukum PDI-P.

"Saya tahu bahwa Pak Maqdir (anggota Tim Hukum PDI-P, Maqdir Ismail) orang yang paham betul tentang hukum, kami sangat menyayangkan karena tidak membaca secara utuh Keppres 112/P 2019 tersebut," kata Ali.

Sebelumnya, anggota tim hukum PDI-P Maqdir Ismail mempersoalkan legalitas sprilindik KPK yang digunakan untuk menyelidiki kasus suap yang melibatkan mantan anggita PDI-P Harun Masiku.

Menurut Maqdir, dalam kasus suap tersebut, Sprinlidik yang diterbitkan KPK tidak sah lantaran menggunakan tanda tangan Pimpinan KPK periode 2015-2019.

Masih menurut Maqdir, Pimpinan KPK periode 2015-2019 tak memiliki kewenangan menjalankan tugas sejak ketentuan pemberhentian diteken Presiden dalam Keppres No. 112/P Tahun 2019 pada 20 Oktober 2019.

"Keppres pemberhentian Pimpinan KPK lama itu, diteken 20 Oktober 2019. Sementara dalam Keppres itu juga dikatakan pengangkatan terhadap pimpinan baru akan dilakukan pada tanggal 20 Desember," ujar Maqdir di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Karenanya, Maqdir pun mengatakan KPK tak bisa berlindung dalam memproses kasus suap di KPU yang juga melibatkan mantan anggota PDI-P Harun Masiku, jika proses kerjanya terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Artinya apa? Ketika 20 Oktober mereka diberhentikan dengan hormat sampai tanggal 20 Desember sebelum pimpinan baru disumpah, Pimpinan KPK (lama) itu tidak diberi kewenangan secara hukum untuk melakukan tindakan yang selama ini jadi kewenangan mereka," lanjut Maqdir.

• KPK Gagal Geledah Kantor PDIP, Irmanputra Sidin Singgung PDIP di Masa Lalu, Selalu Bela Hak Rakyat

• Abraham Samad: Kantor DPP PDIP Harusnya Tetap Bisa Digeledah, Sesalkan Sikap Partai Pengusung Jokowi

• NEWS VIDEO Abraham Samad Sebut Kejayaan KPK di Masa Lalu Telah Mati

• KPK Gagal Geledah Kantor PDIP, Abraham Samad Bandingkan dengan PKS dan Demokrat Sudah Selesai KPK

(*)