Demi Penanganan Covid-19, Proyek di Kalimantan Timur Senilai Rp 1,28 Triliun Dipangkas

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Di tengah pandemi Covid-19 ( virus Corona ) di Indonesia saat ini, berbagai macam cara dilakukan untuk mengatasi penyebaran virus mematikan ini.

Seperti di Kaltim, Pemerintah Provinsi atau Pemprov  Kaltim memangkas biaya belanja langsung yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja atau APBD Provinsi Kaltim tahun 2020 senilai Rp 1,28 triliun.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daetah (BPKAD) Kaltim, M Saduddin mengungkapkan, belanja langsung Provinsi Kaltim sebesar Rp 5.13 triliun dipangkas sebesar Rp 1,28 triliun.

“Pemangkasan ini, dalam rangka kita Pemprov Kaltim mendanai penanganan virus Corona di Kaltim,” ujarnya saat ditemui Tribunkaltim.co, pada Rabu (8/4/2020), di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda.

“Seluruh dana tersebut dipangkas dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Penpriv Kaltim. Dengan pemangkasan jni, artinya belanja langsung Pemprov Kaltim turun sebesar 25 persen,” lanjutnya.

• Lapor Stok Pangan Kaltim ke Mendagri, Sabani: Masalah Sekarang Produksi Surplus Pembeli Kurang

• Dinsos Kaltim Bantu Sembako 96.111 Keluarga Tak Mampu Terdampak Covid-19, Selama 3 Bulan

• Alokasikan Dana Insentif Tenaga Medis, Wagub: Meski Pusat Ada Bantuan, Kaltim Akan Tambahkan

Selain belanja langsung, dibeberkan Sa’duddin, belanja lainnya yang menurun adalah belanja bantuan keuangan (Bankeu) ke kabupaten dan kota se Kaltim.

“Total belanja Bankeu untuk seluruh daerah di Kaltim, awalnya Ro 1,67 triliun menjadi Rp 1,25 triliun. Atau, ada pemotongan anggaran belanja Bankeu sebesar Rp 417 miliar. Sama dengan belanja langsung, belanja Bankeu terjadi penurunan sebesar 25 persen,” bebernya.

Selain itu, dituturkan Sa’duddin, turut juga mendapat penurunan, adalah belanja bagi hasil pajak ke Kabupaten dan kota di Kaltim. “Namun, penurunan belanja bagi hasil pahak untuk 10 kabupaten dan kota se Kaltim ini akan disesuaikan dengan realisasi pendatan,” tuturnya.

Sebelumnya Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, HM Sabani menungkapkan, bukan hanya penurunan anggaran, kegiatan yang menggunakan anggaran daerah ikut ditunda untuk sementara waktu.

“Ada pemberlakukan work from home (WFH). Kemudian, kantor pelayanan Samsat juga tutup sementara. Jadi, memang ada keterbatasan sistem dalam pelaksanaan kegiatan proyek. Sehingga, terpaksa kegiatannya ditunda,” jelasnya.

Ditanyakan penurunan penggunaan anggaran kegiatan sampai sejauh mana, Sabani menuturkan, penurunan sampai pada 25 persen. Namun, saat itu Sabani belum bisa mengalkulasikan berapa jumlah dana kegiatan tertunda tersebut.

“Ya semuanya kurang lebih 25 persen lah. Tapi, untuk nilai belum bisa ditentukan. Semoga saja semua permasalahan Corona selesai dan proses pembangunan di daerah dapat segera dijalankan seperti sedia kala,” harapnya.

• Achmad Yurianto Terang-terangan Bicara Perbedaan Data Virus Corona, Sempat Salah Sebut di Kaltim

• Update Virus Corona di Kaltim, PDP Bertambah 5 Orang, 4 Kasus di Balikpapan dan Seorang di Samarinda

• Tanggulangi Covid-19, DPRD Kaltim Sebut Pemprov Bakal Sediakan Rapid Test Dari Realokasi Anggaran

Di sisi lain Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo, menjelaskan total keseluruhan dana yang disiapkan untuk refocussing atau realokasi sebesar Rp 388,281 miliar akan dikucurkan secara bertahap.

"Sebanyak Rp 36,669 miliar sudah digunakan dan disalurkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam Gugus Tugas Covid-19," kata Sigit, melalui pesan singkat, Selasa (7/4/2020).

Anggaran realokasi bersumber APBD Kaltim. Di antaranya, 30 persen dari pemangkasan biaya perjalanan dinas pegawai di dalam dan luar luar negeri.