Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK Sebut Proyek Multi Year Tahun Depan Ditunda
Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengatakan rancangan anggaran KUA-PPAS tahun 2021 sekitar Rp 11 triliun.
Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Samir Paturusi
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Badan Anggaran ( Banggar) DPRD Kaltim dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Kaltim melaksanakan rapat pembahasan anggaran tahun 2021.
Rapat yang dilaksanakan Senin (9/11/2020) mulai pukul 11.00 Wita dan baru berakhir pukul 18.00.
Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengatakan rancangan anggaran KUA-PPAS tahun 2021 sekitar Rp 11 triliun.
"Untuk jelasnya besok (Selasa) pas pengesahan," ucapnya.
Baca Juga: Ingat Pesan Istri, Penjual Tahu Sumedang Ini Ogah Ikut Orasi Lagi di Depan Kantor DPRD Kaltim
Baca Juga: Sempat Dilarang Istri, Penjual Tahu Sumedang Berorasi Bareng Mahasiswa di Depan Gedung DPRD Kaltim
Baca Juga: Siang Ini Mahasiswa Aliansi Mahakam Kembali Demo Omnibus Law di Depan Kantor DPRD Kaltim
Diperkirakan anggaran tersebut tidak membahas kontrak pembangunan multiyears.
Beberapa pembangunan multiyears yaitu pembangunan jalan flyover Rapak dan pembangunan gedung baru RS AW Sjahranie.
"Yang jelas tahun depan pembangunan multiyears dipending dulu," kata Makmur.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menjelaskan, alasan tidak adanya pembangunan kontrak multi tahun berdasarkan pengalaman di pemerintahan sebelumnya.
Baca Juga: NEWS VIDEO Unjuk Rasa Pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja Kembali Ricuh di Depan Kantor DPRD Kaltim
Baca Juga: Pembangunan Flyover Muara Rapak dan Gedung RSUD AWS Belum Dibahas, Ini Tanggapan Ketua DPRD Kaltim
Baca Juga:Komisi III DPRD Kaltim Minta Pusat Cairkan DAK untuk Bangun Jalan Penghubung Jembatan Pulau Balang
Pada masa pemerintahan Awang Faroek Ishak pemerintah harus membayar empat pembangunan multiyears yang bernilai triliunan.
Pembangunan infrastruktur tersebut antara lain pembangunan jalan tol, dan Bandara APT Pranoto.
"Kita tidak ingin seperti dahulu. Dimana waktu itu ada empat kontrak pembangunan multiyears yang harus dibayar bersamaan. Saat dibayar semua sisa anggaran yang dimiliki sangat kecil," ucapnya.
(TribunKaltim.Co/Jino Prayudi Kartono)
