DPRD Kaltim Gelar Rapat Paripurna di Samarinda, Membahas Kelanjutan Empat Raperda

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur ( DPRD Kaltim ) menggelar rapat paripurna ke-37 di lantai enam gedung E DPRD Kaltim.

Penulis: Jino Prayudi Kartono | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/JINO KARTONO
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur ( DPRD Kaltim ) menggelar rapat paripurna ke-37 di lantai enam gedung E DPRD Kaltim di Kota Samarinda, Senin (14/12/2020) pagi. 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Timur ( DPRD Kaltim ) menggelar rapat paripurna ke-37 di lantai enam gedung E DPRD Kaltim di Kota Samarinda, Senin (14/12/2020) pagi.

Rapat paripurna tersebut membahas laporan akhir tiga Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda ).

Ketiga Raperda tersebut yaitu Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri Oleochemical (RTR KSP KIO) Maloy.

Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP), dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Baca juga: Pansus Raperda Kawasan Industri Oleochemical Maloy Gelar Uji Publik di Balikpapan

Baca juga: 2 Raperda Bakal Disahkan DPRD PPU, Salah Satunya Terkait Pabrik Penggilingan Padi

Baca juga: Sarkowi Borkomitmen Raperda RZWP3K Tidak Akan Tinggalkan Nelayan

Baca juga: Pagi Pandangan Umum Dewan, Sore Pemkot Langsung Jawab Atas Raperda APBD 2021 Tarakan

Selain laporan ketiga Raperda pansus tersebut, Rapat Paripurna ini membahas tentang Raperda tentang pajak retribusi yang dilaporkan langsung Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang.

Masing-masing ketua pansus menyampaikan laporan akhirnya masing-masing.

Beberapa pansus Raperda meminta agar Raperda disahkan.

Namun untuk Raperda RTR KSP KIO Maloy dibatalkan.

Sebab dalam Raperda tersebut bertentangan dengan UU Cipta Kerja, Omnibus Law.

Raperda tidak dapat ditetapkan jadi perda intinya bahwa Raperda diamputasi UU nomor 11 tahun 2020.

Tugas yang dilaksanakan pansus baik dilaksanakan tahun 2011, sampai sekarang mendapat dukungan pemerintah dan bukan sia-sia.

Baca juga: Banmus DPRD Kaltim Kembali Revisi Agenda Kegiatan agar Kinerjanya Lebih Baik

Baca juga: DPRD Kaltim Nasiruddin ngatkan Pelaksanaan Pilkada Wajib Menerapkan Protokol Kesehatan

Baca juga: GMPPKT Mencium Dugaan Penyelewengan Dana Bankeu Pemprov Kaltim 2020, 1 Anggota DPRD Kaltim 2014-2019

"Maka pansus serahkan ke pimpinan DPRD Kaltim kemudian ke pemerintah provinsi sebagai pengusul dan ditindaklanjuti menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ucap Ketua pansus Jahidin saat membaca laporan di hadapan tamu undangan.

Baca juga: Komisi II DPRD Kaltim Gelar Uji Publik Raperda Retribusi, Sudah Berjalan 80 Persen

Baca juga: Demi Selamatkan Anak Bangsa, Pemkot Samarinda Harapkan Raperda Narkotika Kutim Segera Diterapkan

Hingga berita ini diturunkan TribunKaltim.co, kegiatan rapat paripurna masih berlangsung.

(Tribunkaltim.co/Jino Prayudi Kartono)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved