Berita Kutim Terkini

Mediasi di DPRD Kutim, Eks Pegawai PT PEN Bengalon Meminta Haknya, Pimpinan Perusahaan Angkat Bicara

Mantan karyawan PT Primatama Energi Nusantara (PEN) yang berada di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

Penulis: Dini Anggita Sumantri | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/DINI ANGGITA SUMANTRI
MEDIASI - Suasana rapat di ruang hearing DPRD Kutim mengenai mantan karyawan PT PEN yang meminta haknya berupa uang pesangon. Mediasi ini dilakukan di DPRD Kutim, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Senin (11/1/2021).  

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Mantan karyawan PT Primatama Energi Nusantara (PEN) yang berada di Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, meminta haknya, berupa uang pesangon pada Senin (11/1/2021).

Melalui mediasi yang cukup memanas di Ruang Hearing Kantor DPRD Kutim, hasil akhir didapatkan dengan win-win solution.

Kata pimpinan perusahan tersebut, Ardiansyah sebagai mantan karyawan tersebut menerima uang pisah sebesar Rp 7.500.000 dan uang lebih yang tidak disebutkan.

"Kami berikan uang Rp 7.500.000 dan ada uang lebihnya yang tidak kami sebutkan di sini," ungkap Hardi Pimpinan PT PEN.

Baca juga: Lawan Pandemi Corona di Kutai Timur, 30 Staf dan Anggota DPRD Kutim Jalani Tes Swab Gratis

Baca juga: Joni Resmi Jabat Ketua DPRD Kutim, Gantikan Encek UR Firgasih yang Tersandung Kasus Dugaan Korupsi

Baca juga: NEWS VIDEO Aksi Demo Mahasiswa di DPRD Kutim, Ditolak Masuk ke Ruang Paripurna, Mereka Pilih Walkout

Baca juga: Kisah Anggota DPRD Kutim Novel Tyty Paembonan Terpapar Corona: Kita Harus Berdamai dengan Covid-19

Mediasi dipimpin oleh Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Arfan dengan beberapa anggota dewan Asmawardi, Novel Tyty Paembonan, Jimi Arisandi, Rahmadani, Basti Sanggalangi, dan Sobirin Bagus.

Rapat itu dihadiri oleh Hardi Pimpinan perusahaan PT PEN dan timnya.

Rapat dilewati dengan beberapa keterangan dari pihak perusahaan dan karyawan.

Ardiansyah sempat mangkir bekerja selama 7 hari pada Bulan Juni, kemudian kembali mangkir selama 12 hari di Bulan Juli, lalu di bulan Agustus 2020 selama 15 hari ia kembali mangkir.

"Sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan pasal 168 pekerja tidak masuk kerja adalah selama 5 hari dan ini lebih," kata Hardi.

Baca juga: Tim Investigasi Dokter Gadungan Tunggu Fasilitasi DPRD Kutim

Baca juga: Pansus DPRD Kutim Ingatkan Masalah Pascapembubaran KTE

Baca juga: Pemerintah - DPRD Kutim Teken 13 Program Pembentukan Peraturan Daerah

Baca juga: KPK Periksa Para Saksi Dugaan Korupsi yang Seret Bupati dan Ketua DPRD Kutim di Polresta Samarinda

Hardi sebagai pimpinan perusahaan hanya ingin menegakkan disiplin kerja dan tata tertib yang berlaku.

"Kami bukan masalah uangnya, tapi ada ratusan karyawan di belakang Ardiansyah yang menjadikan ini prosedur, ini sebagai penegakkan tata tertib dan disiplin kerja," tegasnya.

"5 hari berturut-turut tidak masuk kerja tanpa keterangan perusahaan harus memberi surat dan karyawan harus memberi respon," tutur Hardi

Ardiansyah mengaku bahwa ia sempat disarankan untuk diistirahatkan setelah Medical Check Up(MCU) sehingga ia tak masuk kerja.

Baca juga: Kubar Menuju New Normal, Mulai 23 Juni Nanti Pegawai Mulai Masuk Kerja Seperti Biasa

Baca juga: Bupati Muharram Masih Tunggu Instruksi Pusat untuk ASN Masuk Kerja

Baca juga: Jadwal Audiensi DPRD Kutim ke Pertamina Belum Jelas

Dari pihak PT PEN sudah menawarkan Rp 4.600.000, sebagai uang pisah dan sempat ia naikkan menjadi Rp 6.000.000 namun tidak direspon oleh Ardiansyah.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved