Pimpinan KPK Sebut Potensi Korupsi Politik Dinasti di Kaltim Usai Bupati Kutim Ismunandar Ditangkap

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pimpinan KPK Nurul Ghufron sambangi wilayah Kalimantan Timur, ke Kota Samarinda, mengisi kuliah umum di kampus Universitas Mulawarman. 

Saat berada di kampus yang berlokasi di ibu kota Provinsi Kalimantan Timur ini memberikan edukasi mengenai kaitan dinasti politik dan korupsi. 

Disampaikan oleh dirinya, kedua-duanya, antara dinasti politik dan korupsi ada keterkaitan yang tidak bisa terpisahkan. 

Baca juga: Perubahan Wewenang Izin Tambang ke Pusat Berpotensi Terjadi Praktik Suap, Ketua KPK Beri Penjelasan

Baca juga: Cita Citata Terseret Kasus Korupsi Bansos Covid-19, Sudah Diperiksa KPK, Mengaku Tak Tahu Soal Honor

Apalagi isu korupsi yang melibatkan pejabat dengan keluarganya bukan hal yang baru di Kalimantan Timur.

Kasus korupsi berjemaah antara pejabat dengan keluarga tersebut saat mantan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan sang Istri Encek UR Firgasih yang merugikan negara hingga miliaran rupiah.

Hal tersebut juga menjadi salah satu pengawasan KPK.

Pimpinan KPK Nurul Ghufron usai memberikan materi kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Rabu (31/3/2021) mengatakan, politik dinasti menjadi cara ampuh untuk mengunci sumber-sumber strategis di suatu daerah.

Pembangunan infrastruktur serta kebijakan pun tidak lepas dari peran anggota keluarga yang juga duduk dalam jabatan di pemerintahan.

Baca juga: Kisruh Demokrat Kini Sasar Ibas Putra SBY, Kubu Moeldoko Undang KPK Masuk ke Megakorupsi Hambalang

Menunjukkan ketertutupan sumber daya dikuasai orang tertentu. Proyek dikuasai juga.

"Itu menunjukan adanya konflik kepentingan di dalamnya. Maka itu bagian dari korupsi," ucapnya.

Dengan adanya indikasi politik dinasti tersebut membuat KPK tidak hanya memantau Kalimantan Timur saja.

Seluruh daerah di Indonesia pun menjadi pantauan organisasi anti rasuah tersebut.

Baca juga: Pengamat Hukum Unmul Sebut Pencatatan Aset Kota Samarinda Bermasalah, Berpotensi Jadi Temuan KPK

Baca juga: Effendi Gazali Dalam Masalah, KPK Kantongi Bukti Soal Bansos Covid-19 yang Jerat eks Menteri Sosial

Ia pun menyebut ada potensi korupsi dalam politik dinasti di Kalimantan Timur usai Ismunandar ditangkap.

Namun ia enggan membeberkan siapa tokoh atau sosok yang berpotensi tersebut.

"Apalagi kalau sudah ada indikasi keluarga ke keluarga. Ya kami tidak bisa berandai andai nantinya di Kalimantan Timur ada lagi kasus serupa atau tidak," katanya. 

Baca juga: Wagub DKI Bocorkan yang Terjadi Andai Anies Baswedan Dipanggil KPK, Kasus Lahan Rumah DP 0 Persen

"Karena kami bekerja berdasarkan bukti. Kalau ternyata ada fakta menunjukan indikasi dinasti politik maka kami nantinya akan semakin fokus mengendusnya," ujar Nurul Ghufron.

Tindak Korupsi dan Sarjana

Pimpinan KPK Nurul Ghufron, memimpin kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul), di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur pada Rabu (31/3/2021).

Dalam kuliah umum secara online ini Nurul Ghufron menjelaskan korupsi tidak hanya kasus dengan nilai hingga miliaran Rupiah saja.

Namun korupsi itu sudah dilakukan di kehidupan sehari-hari.

Baca juga: Mall Matahari Disita Kejaksaan Agung, Pemilik Tersangkut Korupsi Asabri

Baca juga: Bukan Hanya Mall Matahari, Kejagung Sita Kapal Tanker Terbesar Indonesia Diduga Hasil Korupsi Asabri

Hanya saja Nurul Ghufron menganggap masyarakat saat ini sudah menganggap kegiatan korupsi.

Ia mencontohkan salah satu orangtua memberikan hadiah kepada guru sebagai terimakasih telah mengajarkan anaknya.

Menurutnya hal tersebut juga merupakan bentuk gratifikasi. Selain itu saat pilkada atau pemilu berlangsung serangan fajar menjelang pemungutan suara di masyarakat sudah biasa.

Baca juga: Kasus Korupsi Dana Hibah KONI Samarinda 2016 Berlanjut, Kepala Bappeda Saat Itu Akan Dipanggil

Baca juga: Terseret Kasus Korupsi Rumah DP 0 Persen, Politikus PDIP Sorot Nama Anies Baswedan, Cuma Ketuk Palu

Survei orangtua murid ke guru. Ternyata saking care ke anaknya orangtua sekarang menganggap gratifikasi itu biasa juga.

"Mudah-mudahan dosennya tidak. Ini semua orang-orang menyemprot KPK menganggap KPK tidak kerja," ucap Nurul Ghufron.

Baca juga: Buronan Kasus Korupsi Pengadaan Eskalator di DPRD Bontang Ditangkap, Negara Rugi Rp 1,3 Miliar

Baca juga: Kasus Korupsi Bupati Ismunandar, Kepala Dinas PU Kutim Dituntut 4 Tahun dan Denda Rp 250 Juta

Bahkan hasil survei yang dibuat KPK, sekitar 80 persen pelaku korupsi merupakan lulusan sarjana.

Untuk itu, ia mengimbau kepada Universitas untuk memberikan ilmu karakter khususnya seputar anti korupsi.

Persentase 80 persen Perguruan Tinggi semakin tinggi ilmu seseorang harusnya karakter semakin beradab, berintegritas.

"Ternyata koruptor itu sarjana," ucapnya ketika memberikan materi kuliah umum.

Politik Dinasti di Kaltim Bisa Picu Korupsi

Politik dinasti tidak lepas di Bumi Etam, Kalimantan Timur (Kaltim).

Di beberapa daerah di Kaltim memiliki keterhubungan keluarga antar pejabat di sektor pemerintah maupun swasta.

Menurut Dekan Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (Unmul) Mahendra Putra Kurnia, Rabu (31/3/2021) sulit sekali memutuskan politik dinasti di Kaltim.

Ia menilai risiko korupsi melalui politik dinasti cukup besar.

Baca juga: Perusahaan Properti Gandeng Bankaltimtara, Ekspansi Bisnisnya ke Kutai Kartanegara

Hanya saja ia menilai para tokoh yang ada dan memiliki hubungan keluarga di pemerintahan sebaiknya memberikan keteladanan di masyarakat.

Bahkan ia pun menantang kepada tokoh-tokoh Kaltim untuk memberikan keteladanan, seperti tidak melakukan praktek korupsi yang menguntungkan pribadi ataupun keluarganya saja.

"Karena dalam politik dinasti konflik kepentingan itu pasti akan selalu muncul. Saya kira posisinya tinggal bagaimana berupa keteladanan. Bagaimana pemerintah provinsi memberi contoh dan teladan baik agar tidak memberi celah potensi korupsi," ucapnya.

Untuk itu ia turut meminta pengawasan pemerintah provinsi Kaltim untuk memantau ke seluruh 10 Kabupaten dan Kota dalam bentuk pengawasan.

Sehingga dengan cara tersebut dapat meminimalisir terjadinya praktek korupsi.

Tidak hanya pengawasan sanksi pun sebaiknya diberikan agar pejabat bersangkutan merasa jera di kemudian hari.

"Kalau peran kepentingan pasti selalu ada cuman sekarang bagaimana caranya agar perang kepentingan itu berjalan sesuai aturan tanpa melanggar. Ya dengan keteladanan dan contoh baik tadi antisipasinya," ucap Mahendra Putra Kurnia.

Berita tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Berita tentang Kalimantan Timur

Penulis Jino Prayudi Kartono | Editor: Budi Susilo