Mengenal Program Kotaku di Bontang dan soal Tingkat Penurunan Wilayah Kumuh

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Lokakarya program Kota Tanpa Kumuh ( Kotaku ) telah menyasar tiga lokasi prioritas yang mendapat penanganan di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur.

Itu disampaikan langsung Koordinator 03 Bontang Program Kotaku, Gery Sutanto, dalam sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Bontang, belum lama ini.

Adapun tiga lokasi itu, di antaranya adalah Kampung Selambai, Bontang Kuala dan Berbas Pantai.

Pematangan program di tiga lokasi itu pun terus akan dilakukan.

Baca juga: Bahas Perencanaan Penataan Kawasan Kumuh, BPPW Kaltim Gelar Lokakarya Program Kotaku bagi Pemda

Baca juga: Imbas Pandemi Covid-19, Program Kotaku Tahap 2 di Selambai Bontang Ditunda

Baca juga: Anggota Komisi V DPR RI Irwan Minta Diselesaikan Tepat Waktu Program Kotaku di Bontang

Dengan harapan, agar pemerintah pusat menggucurkan aggaran untuk penanganan kawasan kumuh di Bontang, Provinsi Kalimantan Timur.

Selain itu, Gery, sapaannya berharap mendapatkan suntikan dana yang bersumber dari APBD Pemkot Bontang.

“Tidak mesti penanganan, bisa juga pencegahan seperti penyadaran ataupun sosialisasi kepada masyarakat,” katanya dalam meeting zoom.

Terlebih dalam Surat Keputusan (SK) Wali Kota tahun 2020, mengusulkan beberapa tambahan wilayah kumuh yang menjadi prioritas dalam program Kotaku.

Baca juga: Warga Bantaran Sungai Karang Mumus Senang Program Kotaku, Tapi Keluhkan Kondisi Air Sungai

Diantaranya Kelurahan Telihan dan Kanaan.  Kemudian kawasan Tanjung Limau, Kelurahan Bontang Baru dan Gunung Elai.

Selanjutnya di wilayah pesisir Tanjung Laut Indah, kawasan Pantai Harapan, Kampung Nelayan Selambai dan Kampung Mandar Kelurahan Lok Tuan.

Gery menjelaskan, lokakarya bertujuan meningkatkan pemahaman, koordinasi, dan komunikasi kepasa masyarakat dalam pelaksanaan program Kotaku. 

Khususnya dalam target penanganan kumuh, revitalisasi kelompok kerja (pokja) Perumahan Kawasan Permukiman (PKP), pembentukan forum PKP, serta kebijakan atau strategis pemerintah daerah (pemda) dalam penanganan bidang PKP.

Baca juga: Ikut Program Kotaku, Begini Kondisi Wilayah Kumuh di Kota Samarinda Berikut Rincian Luasnya

Tak hanya membahas terkait kelembagaan pokja dan forum PKP, lokakarya ini juga menyiapkan dokumen perencanaan kawasan kumuh.

“Ini bertujuan memberikan informasi kepada seluruh peserta, sehingga mereka dapat memahami peran dan fungsinya masing-masing,”ucapnya.

Sementara, Kepala Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah Bapelitbang Bontang Nony Agetha menuturkan.

Sinergintas bersama Program Kotaku dan stakeholder terkait telah berhasil menurunkan kawasan kumuh seluas 5,7 hektar di Kampung Selambai, Kota Bontang.

Baca juga: Warga Bantuas Bentuk Unit KSM Program Kotaku untuk Hindari Jerat Rentenir

Nony pun berharap, pembangunan bidang perumahan dan permukiman kawasan kumuh dapat diturunkan dari angka 68,19 persen menjadi 20 persen.

Hal itu sesuai dala Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) 2021-2026 Pemkot Bontang.

Tak hanya itu, ditargetkan air minum layak juga dapat meningkat dari 61,18 persen menjadi 85,54 persen.

Sementara rumah tidak layak 2,71 persen menjadi 2,53 persen, sanitasi sampah 95,5 persen menjadi 100 persen, sanitasi air limbah 94,96 persen menjadi 97,50 persen.

Kemudian pemadam kebakaran 80 persen menjadi 100 persen, drainase 91,84 persen menjadi 95,02 persen dan jalan lingkungan 91,96 persen menjadi 94,05 persen.

"Harapannya ketika kawasan kumuh mulai mendapat penanganan. Tidak ada lagi kawasan kumuh baru," tandasnya. (*)