Virus Corona

Vaksinasi Covid-19 Bukan jadi Syarat untuk Gelar Pembelajaran Tatap Muka

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Indonesia, diatur dalam Surat Keputusan Bersama Mendikbudristek, Menag, Menkes, dan Mendagri

Editor: Budi Susilo
TRIBUNNEWS.COM
ILUSTRASI Pelaksanaan pembelajaran tatap muka kala pandemi Covid-19. Pemerintah daerah juga berperan dalam percepatan vaksinasi Covid-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Indonesia, diatur dalam Surat Keputusan Bersama Mendikbudristek, Menag, Menkes, dan Mendagri (SKB 4 Menteri).

Yaitu tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19 yang berlaku mulai tanggal 21 Desember 2021.

Karena itu, vaksinasi Covid-19 setiap pelajar bukan berarti menjadi syarat wajib dalam memenuhi unsur pelaksanaan pembelajaran tatap muka

Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti memastikan, vaksinasi Covid-19 pada peserta didik bukan menjadi syarat wajib pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) ataupun kegiatan asesmen.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Penajam Paser Utara Terus Naik, Pembelajaran Tatap Muka Tetap Digelar

Baca juga: Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Berau Memakai Sistem 50 Persen dan 2 Shift

Baca juga: Lonjakan Covid-19 Kaltim, Gubernur Isran Noor: Pembelajaran Tatap Muka Masih Dievaluasi

Meski dirinya mengatakan Pemerintah akan terus mendorong vaksinasi Covid-19 kepada seluruh warga pendidikan, khususnya para Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

"Namun, vaksinasi peserta didik tidak pernah menjadi syarat penyelenggaraan maupun keikutsertaan peserta didik pada PTM," ujar Suharti melalui keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Senin (28/3/2022).

Dalam menyelenggarakan pembelajaran di masa pandemi Covid-19, pemerintah daerah dan satuan pendidikan harus mengacu pada ketentuan dalam SKB 4 Menteri.

Serta tidak diperkenankan menambahkan pengaturan atau persyaratan penyelenggaraan pembelajaran.

"Penambahan syarat yang tidak sesuai dengan SKB 4 Menteri tersebut tidak diperbolehkan," ucap Suharti.

Baca juga: Pembelajaran Konsep MIKIR di Kubar, Discovery Learning via Pembuatan Kotak Wayang ASEAN

Seiring dengan semakin membaiknya situasi pandemi Covid-19, Suharti menjelaskan bahwa PTM Terbatas pada satuan pendidikan kembali mengikuti ketentuan dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 06/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

"Tentunya menjadi harapan kita semua bahwa kondisi pandemi Covid-19 terus membaik. Tetapi, masih sangat penting bagi dinas pendidikan dan sekolah untuk tetap memastikan pembelajaran bagi seluruh peserta didik bisa berlangsung dengan aman, nyaman, dan menyenangkan. Sehingga pelaksanaan PTM Terbatas kembali mengikuti panduan di dalam SKB Empat Menteri yang terakhir," jelasnya.

Melalui Surat Edaran Mendikbudristek Nomor 3 Tahun 2022, PTM Terbatas pada satuan pendidikan mengikuti ketentuan yang sudah diatur di dalam Keputusan Bersama Empat Menteri.

Selain itu, di dalam Surat Edaran ini juga dijelaskan bahwa orang tua/wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM Terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Kemudian juga dijelaskan kembali peranan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan PTM Terbatas.

Baca juga: Balikpapan PPKM Level 2, Pembelajaran Tatap Muka 100 Persen Tetap Jalan

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved