Dorong Tertib Administras Pertanahan, Pemkab Kutim Bakal Hapus BPHTP

TRIBUNKALTIM.CO,SANGATTA- Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) akan memberikan keringanan, berupa penghapusan Bea Perolehan Hak atas Bangunan (BPHTP) khusus Pendaftaran Percepatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Tujuan penghapusan tersebut untuk meminimalisir permasalahan maupun sengketa lahan yang sering terjadi di tengah masyarakat.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat (Pamkesra) Seskab Kutim, Poniso Suryo Renggono membenarkan adanya rencana tersebut.

“Sesuai arahan bupati, kita bersama stekholder terkait mengkaji terlebih dahulu, untuk mendapatkan masukan maupun saran terkait program ini,” ujarnya.

Baca juga: Terlibat Mafia Tanah, Modus Oknum BPN Bogor Palsukan PTSL Palsu

Baca juga: Bupati Kukar Serahkan 175 Sertifikat Tanah Program PTSL ke Warga Desa Loa Kulu Kota

Seluruh perangkat daerah, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) mendukung secara penuh program ini.

Pihak pemerintah berencana akan menjalankan program tersebut di tahun 2023 ini.

“Dengan adanya penghapusan ini (BPHTP) masyarakat bisa langsung mendapatkan sertifikat dan bisa langsung di gunakan," ucapnya.

Selain itu, dengan adanya program penghapusan BPHTP juga mendorong masyarakat agar tertib dalam administrasi pertanahan.

Baca juga: Tanah Warga di Lokasi Calon Ibu Kota Negara RI yang Masuk PTSL Dibatalkan

Sementara itu, Kepala Seksi Pemetaan Hak dan Pendaftaran BPN Kutim, Husen mengaku pihaknya sangat mendukung program tersebut.

“Kami (BPN) berterima kasih karena ini sangat membantu dan berharap program ini segera bisa terlaksana," ucapnya. (*)