Dinkes Kaltim Dorong Tempat Bermain Dilengkapi Fasilitas Pengukuran Tumbuh Kembang Anak

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemprov Kaltim melalui Dinkes Kaltim mendorong adanya fasilitas pengukuran tumbuh kembang anak tersedia di tempat bermain anak.

Upaya ini disebut juga membantu dalam mengupdate data angka stunting di Kaltim.

Kepala Dinkes Kaltim, dr Jaya Mualimin mendorong tempat-tempat bermain anak di Kabupaten/Kota juga dilengkapi dengan fasilitas pemantauan tumbuh kembang anak.

"Saya akan mendorong agar tempat-tempat yang dijadikan wahana permainan anak-anak untuk dapat juga membantu kita mendapatkan data tumbuh kembang anak," tegasnya.

Baca juga: Kadis Kesehatan Kaltim Sebut Keluarga Perokok Jadi Sebab Angka Stunting Meningkat

Nantinya pada fasilitas tersebut anak-anak juga akan membawa Kartu Menuju Sehat (KMS) yang merupakan catatan grafik perkembangan anak yang diukur berdasarkan umur, berat badan, dan jenis kelamin.

"Saya harap nanti ada fasilitas untuk pengukuran di wahana bermain itu dan anak yang bermain membawa kartu KMS," sambung dr Jaya.

Penurunan stunting juga ditekankan harus dilakukan melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya stunting pada balita dengan memenuhi kebutuhan nutrisi yang tepat dan adekuat.

Baca juga: Akses dan Jaringan Sulit Jadi Kendala Sosialiasi Stunting Secara Menyeluruh di Mahakam Ulu 

Menurut dr Jaya, pemantauan anak di posyandu juga tetap dilakukan kareba berperan penting bagi pemantauan tumbuh kembang anak.

Sehingga ketika masalah yang muncul bisa segera dilakukan intervensi.

"Dinkes Kaltim akan melakukan satu gerakan bersama, untuk mengaktifkan posyandu bersama dengan dinas pemerintah desa dan lintas sektor lainnya," tandasnya.

Kukar Tertinggi Angka Stunting di Kaltim, Disusul Samarinda

Pemprov Kaltim, melalui Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS), memasang target penurunan prevalensi stunting pada tahun 2024 mencapai 14 persen.

Ini juga menjadi agenda utama, seperti diamanatkan Presiden RI Joko Widodo.

Baca juga: Audit Kasus Stunting, Pihak Kesehatan Kabupaten Mahulu Gunakan Sistem Jemput Bola

Targetnya angka balita stunting pada tahun 2022 sebesar 21,6 persen bisa turun menjadi 14 persen pada 2024 mendatang.

"Saya ingatkan kembali mengenai stunting, agar terus ditekankan kepada para Bupati dan Wali Kota dicek betul, utamanya yang masih tinggi dilihat, dan di monitor ada selalu penurunan tiap tahunnya," kata Jokowi di Pembukaan Rakernas APPSI tahun 2023, di Balikpapan bulan Februari lalu.

dr Jaya mengungkapkan penanganan utama dalam pencegahan stunting dengan memberikan asupan gizi cukup kepada anak.

Pada akhir tahun 2022 lalu, prevalensi balita stunting di Kaltim, menurut hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan mencapai 23,9 persen. 

Baca juga: Jadwal Pasar Murah di Halaman Kantor Gubernur Kaltim Jelang Ramadhan 2023

Angka tersebut meningkat 1,1 poin dibanding tahun 2021 yang tercatat sebesar 22,8 persen.

Prevalensi stunting di Benua Etam jika dilihat menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) masih tergolong tinggi.

Kategori prevalensi stunting menurut WHO sendiri yakni: 

<2>

2.5 sampai <10>

10 sampai <20>

20 sampai <30>

>30 persen: sangat tinggi

Menurut dr Jaya ini jadi persoalan serius, khususnya kekurangan gizi masih merupakan masalah kesehatan masyarakat.

Permasalahan tersebut disebabkan banyak faktor.

Baik faktor yang merupakan penyebab langsung dan tidak langsung ataupun penyebab dasar (akar masalah).

Baca juga: 7 Catatan Kejati Kaltim dalam Tantangan Pembebasan Lahan

Beberapa masalah seperti kemiskinan, pengetahuan, pola pengasuhan, bencana alam, ketersediaan pangan dan ketersediaan pelayanan kesehatan berakar pada masalah kebijakan ekonomi serta politik suatu negara yang merupakan masalah utama dan mendasar.

"Masalah ini akhirnya akan berdampak pada asupan gizi dan terjadinya penyakit infeksi," tandas dr Jaya.

Kendala yang dihadapi pihaknya dalam percepatan penurunan stunting di Kaltim, belum maksimalnya berjalan Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS).

Indikator intervensi spesifik terdapat sejumlah masalah utama juga belum teratasi dilihat dari capaian indikator yang masih rendah.

Diantaranya remaja putri yang mengonsumsi tablet tambah darah (TTD), bayi usia kurang dari enam bulan mendapat ASI eksklusif, dan anak usia 6-23 bulan yang mendapat MP-ASI (indikator baru).

Kendala lain belum optimalnya kelas ibu hamil dan balita.

Posyandu aktif juga tergolong rendah dan hanya mencapai 36,9 persen.

Belum maksimal dukungan lintas sektor dan program, dibarengi masih kurangnya SDM di fasilitas kesehatan.

Baca juga: Wagub Hadi Mulyadi Antisipasi Panic Buying Jelang Ramadhan 2023 di Kaltim

Otomatis tenaga kesehatan yang tidak fokus dalam pelaksanaan kegiatannya lantaran tugas rangkap.

Secara rinci, pada 2022 terdapat 4 Kabupaten/Kota dengan prevalensi balita stunting di atas rata-rata angka provinsi (23,9 persen).

Selebihnya 6 Kabupaten lain di bawah angka rata-rata prevalensi balita stunting Kaltim.

Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi wilayah dengan prevalensi balita stunting tertinggi tahun 2022, mencapai 27,1 persen. 

Disusul, Kota Samarinda menempati peringkat kedua wilayah dengan prevalensi balita stunting dengan mencatatkan 25,3 persen.

Sedangkan daerah terendah prevalensi balita stunting yakni Kabupaten Mahakam Hulu dengan persentase 14,8 persen.

Berikut prevalensi balita stunting di Kaltim, Kabupaten/Kota pada tahun 2022:

1. Kabupaten Kutai Kartanegara: 27,1 persen

2. Kota Samarinda: 25,3 persen

3. Kabupaten Paser: 24,9 persen

4. Kabupaten Kutai Timur: 24,7 persen

5. Kabupaten Kutai Barat: 23,1 persen

6. Kabupaten Penajam Paser Utara: 21,8 persen

7. Kabupaten Berau: 21,6 persen

8. Kota Bontang: 21 persen

9. Kota Balikpapan: 19,6 persen

10. Kabupaten Mahakam Hulu: 14,8 persen

Sumber Data: Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan. (*)