Wagub Kaltim Catat Ada 11 Desa di Kubar Belum Teraliri Listrik, Singgung Program CSR Perusahaan

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA- Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi kembali menyinggung terkait program corporate social responsibility (CSR) perusahan yang ada di Bumi Etam.

Setelah menyinggung soal program CSR yang malah diberikan ke beberapa universitas di luar Kaltim oleh salah satu perusahaan pertambangan.

Kini, Hadi Mulyadi menyinggung para perusahaan khususnya di Kutai Barat.

Untuk menyalurkan CSR perusahaan guna membangun jaringan listrik untuk desa-desa di Kutai Barat.

Dari catatannya, saat ini masih ada 11 kampung atau desa di Kutai Barat, belum mendapat aliran listrik.

“Saya minta PLN kerja sama dengan pengusaha untuk membangun jaringan listrik di Kubar," sebut Wagub Kaltim.

Baca juga: 2 Perusahaan Saja yang Beri Dana CSR untuk Penghijauan di Berau

Baca juga: 77 Event Dibahas dalam Rapat Koordinasi Forum CSR Bontang di Bandung

Untuk itu, Pemprov Kaltim meminta para perusahaan yang ada di Kaltim, turut andil membantu PLN membangun jaringan listrik, melalui dana CSR.

"Kita mengetahui memang masih ada yang belum mendapatkan jaringan listrik. Jadi secara bertahap diselesaikan," imbuh Hadi Mulyadi.

Dia pun mendorong pihak PLN agar dspat bekerja sama dengan beberapa perusahaan di Kutai Barat.

Mulai program CSR dari Gunung Bayan, Banpu Group dan PT Indo Tambangraya Megah, yang diyakini dapat membantu menyelesaikan jaringan listrik.

Pihaknya di Pemerintah Provinsi juga akan melakukan komunikasi dengan pihak perusahaan.

"Kita harapkan sisa 11 kampung tahun ini bisa terealisasi," harap Hadi Mulyadi.

Pemprov Kaltim Bangun Bangun PLTS di Tiga Desa di Kubar dengan 189 Sambungan Listrik

Pemprov Kaltim mengejar target pemenuhan aliran listrik, tahun 2023 sendiri pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk memenuhi kebutuhan listrik tiga desa di Kutai Barat telah terbangun.

Wagub Kaltim, Hadi Mulyadi menerangkan, PLTS akan dibangun di Kecamatan Bongan (Desa Lemper dan Deraya) serta Kecamatan Long Iram (Desa Ujoh Halang).

Baca juga: Zona 1 TPA Bujangga tak Bisa Dipakai Lagi, DLHK Berau Gunakan CSR untuk Zona 2