4 Indikator agar Penajam Paser Utara jadi Layak Anak, Tohar Keluhkan Kasus Kekerasan

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) saat ini tengah bersiap untuk menjadi Kabupaten Layak Anak (KLA).

Indikator untuk meraih predikat tersebut, diakui telah dipenuhi. Misalnya dari aspek pembangunan layanan publik, di dalamnya telah ada fasilitas yang menunjang pelayanan terhadap anak.

Demikian disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Penajam Paser Utara, Tohar, kepada TribunKaltim.co pada Senin (29/5/2023) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Kata Tohar, persiapan sudah dilakukan terutama dalam kesiapan sarana dan prasarana yang memenuhi hak-hak anak.

Baca juga: Paser Raih Predikat Kabupaten Layak Anak Tingkat Pratama dari Kementerian PPPA

"Yang penting hak anak terpenuhi, badan publik merencanakan pembangunan," ujarnya.

"Juga menyiapkan sarana dan prasaran, serta ada program layak anak di dalamnya," ungkapnya.

Hanya saja, di tengah persiapan meraih predikat Kabupaten Layak Anak, masih ada ditemukan kasus kekerasan pada anak di Penajam Paser Utara belum lama ini.

Orang tua menganiaya anak kandungnya sendiri yang masih berusia 9 tahun, dengan menggunakan sapu dan ikat pinggang.

Belum lagi, anak belasan tahun yang dicabuli ayah kandungnya sendiri, selama dua tahun.

Baca juga: 20 Titik Persebaran Anak Jalanan di Kaltim, Polisi Selidiki Dugaan Eksploitasi Teroganisir

Tohar menjelaskan bahwa kondisi tersebut, akan sangat berpengaruh pada upaya mendapatkan predikat KLA.

Meski tidak termasuk dalam indikator, namun dapat mempengaruhi persepsi umum.

Misalnya, munculnya pertanyaan masyarakat mengenai penanganan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap hal tersebut.

"Bisa mempengaruhi persepsi, walaupun itu tidak linier dengan indikator, tetapi dalam lingkungan kita pasti terbentuk persepsi," sambungnya.

Namun demikian, pemerintah daerah kata dia akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait, dan merumuskan solusi agar kondisi yang sama tidak terulang lagi.

Baca juga: Satpol PP Paser Bakal Razia Anak Jalanan dan THM

Pemerintah juga mendorong ke SKPD untuk hadir melakukan koordinasi dan verfikasi.