Alissa Wahid Putri Almarhum Gus Dur di Balikpapan, Singgung Strategi Moderasi Beragama

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 terkait bidang agama dan kebudayaan dibahas di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. 

Kegiatan ini digawangi oleh Kementerian PPN/Bappenas yang mengajak berbagai pakar dan ahli di bidangnya pada Senin 18 Juni 2023, sebagaimana press rilis yang diterima oleh TribunKaltim.co.  

Dalam kesempatannya, hadir Direktur Nasional GusDurian Network Indonesia (GNI), Alissa Wahid yang merupakan lulusan sarjana psikologi dari Universitas Gajah Mada.

Sosok Alissa Wahid juga dikenal sebagai putri sulung Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dan Gus Dur merupakan mantan Presiden Republik Indonesia.  

Baca juga: Banyak Daerah di Kalimantan Berkategori 3 T, Perlu Bangun Sekolah Inovatif  

Saat sampaikan pandangannya di Balikpapan, Alissa Wahid berharap RPJPN memperhatikan subjek pembangunan agama dan budaya.

Menurutnya, ada 30 juta generasi muslim baru yang berumur 18 sampai 35 tahun di tahun 2020 yang memilki karakteristik tertentu yang harus menjadi sasaran pembangunan di bidang agama dan kebudayaan.

Mereka memiliki karakter tech savvy, religius, modern, dan memiliki daya beli yang tinggi.

"Diperlukan strategi khusus agar mereka menjunjung moderasi beragama. Tidak menjadi generasi yang intoleran,” ujar perempuan kelahiran Jombang, 25 Juni 1973 ini. 

Berkaca pada Rakyat Jepang

Pembicara kedua, Sukidi, Intelektual Muslim alumni Harvard University, mengusulkan agar strategi dalam RPJPN tidak hanya terkait dengan peningkatan kerukunan dan moderasi agama, tetapi agama dan budaya sebagai landasan tumbuhnya work ethic dan karakter yang kuat.

“Sebagaimana negara Jepang, karena pengaruh budaya yang kuat, penduduknya disiplin, suka kebersihan, pekerja keras, produktif dan berdaya saing tinggi. Karakter-karakter tersebut yang dibutuhkan agar masyarakat menjadi sejahtera” ujarnya.

Pembahas lainnya, Peneliti BRIN, Amin Mudzakkir, menjelaskan bahwa berdasarkan prinsip kesetaraan, tokoh tokoh agama, baik yang moderat maupun yang konservatif dilibatkan dalam penyusunan draft RPJPN lebih lanjut.

Pembangunan perlu merespons dinamika internal para pemeluk agama dengan cara memfasilitasi semua pihak, baik yang moderat maupun konservatif, untuk ikut terlibat di dalam penyusunan.

Baca juga: Perintah Khusus Jokowi ke Bappenas, Revisi UU IKN Nusantara Demi Permudah Investor

"Keinginan mereka perlu didengar, termasuk yang paling berisik sekalipun, lalu ditimbang dan diputuskan secara rasional bagi kemaslahatan publik dalam kerangka teknokrasi yang demokratis,” terangnya.

Menanggapi usulan dari pembahas termasuk berbagai usulan dari peserta lainnya, Dr. Ir. Subandi Sarjoko, M.Sc, Perencana Ahli Utama (PAU) Kementerian PPN/Bappenas menegaskan berbagai masukan akan menjadi bahan untuk penyempurnaan RPJPN yang saat ini sedang disusun.