Jadi Prioritas, Infrastruktur IKN Nusantara dapat Dana Rp 35, 37 T, Menteri PUPR Sebut Daftar Proyek

TRIBUNKALTIM.CO - Tahun 2024, pembangunan infrastruktur IKN Nusantara mendapatkan anggaran Rp 35, 37 Triliun.

Untup apa saja anggaran Rp 35, 37 T, simak daftar proyek pembangunan infrastruktur IKN Nusantara.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 35,37 triliun untuk pembangunan IKN Nusantara pada tahun 2024.

Anggaran sebesar Rp 35,37 T untuk pembangunan infrastruktur IKN Nusantara ini menyerap 24 persen porsi dari total pagu indikatif Kementerian PUPR sebesar Rp 146,89 triliun.

Baca juga: Fraksi Demokrat Kritik Anggaran Rp 40 T untuk IKN Nusantara, Kontras dengan Pembangunan Daerah Lain

Baca juga: ASN Enggan Pindah ke IKN Nusantara karena Sharing Hunian? Kepala OIKN: Enggak, Sudah Ada List Nama

Baca juga: IKN Nusantara Bakal Jadi Prioritas Nasional selama 10 Tahun, Ekonom Ingatkan Kondisi BUMN Karya

Rabu (30/8/2023) Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Komisi V DPR RI di Jakarta menyampaikan soal anggaran di kementerian termasuk di dalamnya untuk infrastruktur IKN Nusantara. 

"Dukungan infrastruktur IKN tahun 2024 sebesar Rp 35,37 triliun," kata Basuki Hadimuljono singkat seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com. 

Basuki Hadimuljono merinci, untuk di bidang sumber daya air (SDA) dialokasikan sebesar Rp 1,50 triliun untuk pengendalian banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Sanggai 1A Lanjutan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Kemudian, penanganan banjir Sungai Sepaku di Kecamatan Sepaku, penyempurnaan dan penataan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, pembangunan embung KIPP, dan DAS Pamaluan.

Untuk di bidang bina marga dialokasikan sejumlah Rp 16,67 triliun.

Ini terdiri dari pembangunan jalan akses menuju masjid di kawasan IKN dan dermaga logistik, jalan sumbu kebangsaan sisi barat dan sisi timur.

Lalu, jalan feeder (distrik) di kawasan IKN, Jalan Tol Seksi 1, Seksi 3A, Seksi 3B, Seksi 5A, Seksi 5B-1, Seksi 5B-2, Seksi 6A, Seksi 6B, dan Seksi 6C-1, dan pembangunan Bandara VVIP (sisi landasan udara).

Selanjutnya, di bidang cipta karya dengan perolehan anggaran senilai Rp 11,44 triliun.

Anggaran ini untuk Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan Bendungan Pendukung SPAM Sepaku serta jaringan perpipaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1,2, dan, KIPP IKN, serta jaringan perpipaannya.

Lalu, penataan Sumbu Kebangsaan tahap II, Sumbu Tripraja, dan Pembangunan Sistem Proteksi Kebakaran KIPP tahap I, bangunan gedung dan kawasan kepresidenan di IKN, serta bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kementerian PUPR, dan Otorita IKN (OIKN), sarana dan prasarana pemerintahan II, dan kawasan beranda Nusantara.

Sedangkan di bidang perumahan mendapatkan kucuran dana senilai Rp 5,76 triliun untuk pembangunan rumah susun (rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Pertahanan dan Keamanan Nasional (Hankam).

Sementara secara keseluruhan Kementerian PUPR mendapatkan pagu anggaran tahun anggaran (TA) 2024 sebesar Rp 146,98 triliun.

Baca juga: Dana Pembebasan Lahan IKN Nusantara Bisa Membengkak, untuk Jalan Habis Rp 466 M

Otorita Gandeng PT SMI

Otorita Ibu Kota Nusantara menandatangani perjanjian fasilitas pendukung penerapan skema pendanaan atau PPSP dengan PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT SMI.

Diketahui, saat ini Pemerintah sedang gencar membangun infrastruktur di IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Dilansir dari Kontan, kerjasama Otorita IKN dengan PT SMI ini dalam rangka percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang ditargetkan sudah dapat beroperasi pada tahun 2024.

OIKN bersama dengan PT SMI yang dinaungi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, pada 25 Agustus 2023 telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pendukung Penerapan Skema Pendanaan .

PPSP merupakan Fasilitas dari Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan PMK 220/2022 yang disiapkan, disediakan, dan digunakan untuk mendukung pembiayaan Penyediaan Infrastruktur IKN di kawasan inti pusat pemerintahan.

Fasilitas diprioritaskan pada proyek yang berlokasi di Sub Wilayah 1A, 1B, dan 1C.

Dengan demikian, diharapkan akan menjadi lebih mudah dan lebih murah untuk mendapatkan pendanaan dan di samping itu menjadi trendsetter untuk kota-kota lain di Indonesia.

“Otorita IKN menjadi kota pertama yang memiliki komite ESG,” ujar Kepala Otorita IKN dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/8).

Direktur Utama PT SMI, Edwin Syahruzad memberikan informasi tentang peran pemerintahan pusat dalam proyek serta kinerja institusi OIKN yang harus diperhatikan.

Baca juga: Daftar Titik Panas Sekitar IKN Nusantara, Potensi Karhutla harus jadi Pertimbangan Pindah Ibu Kota

Diharapkan ke depannya melalui kolaborasi bersama konsultan-konsultan terpilih oleh PT SMI, pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara mampu mencapai targetnya pada tahun mendatang.

Penandatanganan perjanjian ini dilakukan oleh Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, Otorita Ibu Kota Nusantara, Agung Wicaksono bersama Direktur Utama PT SMI, Edwin Syahruzad.

Turut hadir, Wakil Kepala OIKN Dhony Rahajoe, serta Sekretaris OIKN, Achmad Jaka Santos Adiwijaya menyaksikan penandatanganan tersebut bersama dengan perwakilan dari Kementerian Keuangan RI, yakni Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Brahmantio Isdijoso.

Sementara itu, penerapan prinsip environmental, social, and governance atau ESG dinilai bakal memperkuat pembiayaan Ibu Kota Nusantara melalui jumlah minat investasi yang masuk.

Dilansir dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono dalam peluncuran Asosiasi ESG Indonesia di Jakarta, Senin (28/8/2023).

Bambang menilai, skor ESG saat ini mulai menjadi aspek pertimbangan bagi para investor yang hendak menanamkan modalnya.

Dia mengakui bahwa ke depan, 80 persen pendanaan harus dicari dari sektor privat

“Dan norma baru di dunia, kalau kita ingin floating bond ataupun yang lain, apakah itu di New York, di London, ataupun di Tokyo, mereka pasti akan tanya, ESG record-nya seperti apa,” kata Bambang.

Berkaca pada tren tersebut, OIKN lantas membentuk Komite ESG yang bertugas mengawasi serta mendorong pembangunan IKN agar selaras dengan prinsip ESG.

Selain itu, Komite ESG juga akan menjadi komite yang memberikan pengawalan dan membuat suatu neraca ESG.

Lebih lanjut, Bambang menjelaskan bahwa IKN mempunyai luas wilayah sekitar 256.000 hektare atau 4 kali luas Jakarta.

65 persen dari wilayah itu akan dijadikan hutan tropis sebagai wujud komitmen Indonesia terhadap upaya reforestasi dan penerapan prinsip ESG.

Baca juga: Pembangunan IKN Nusantara Bakal Jadi Program Prioritas, Ekonom Ingatkan Proporsi APBN dan 3 Risiko

(*)

Update Ibu Kota Negara

Berita IKN Nusantara

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS